RABU , 21 NOVEMBER 2018

KPU Makassar Minta Paslon Menahan Diri

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Senin , 26 Maret 2018 13:30
KPU Makassar Minta Paslon Menahan Diri

Dok. RakyatSulsel

* Tunggu Keputusan MA, Jangan Bersepkulasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Langkah kasasi oleh KPU Makassar terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang menerima gugatan pasangan Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) untuk membatalkan keputusan KPU soal penetapan pencalonan wali kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DiaMi) telah diatur dalam perundang-undangan.

Komisioner divisi hukum KPU Sulsel, Khairul Mannan mengatakan, langkah hukum dalam hal ini kasasi di MA dibolehkan dan diatur dalam perundang-undangan. “Jadi, mengacu pada undang-undang, PKPU memang dimungkinkan untuk mengajukan kasasi. Itu wajib digunakan,” ungkapnya.

Jalan kasasi itu, sambung Haerul Mannan, wajib ditempuh untuk menguji keputusan KPU kota Makassar yang dikalahkan di tingkat PTTUN. Sebab, KPU kata dia tidak berada dalam posisi menerima atau menolak putusan di pengadilan.

“Itu wajib digunakan, karena untuk menguji. Karena KPU kota Makassar bukan pada persoalan menerima atau tidak, tapi pada posisi pada upaya untuk mempertahankan keputusannya,” tambah mantan ketua KPU Parepare itu.

Rencananya, hari ini, Senin (26/3) KPU Makassar akan memasukkan memori kasasi ke MA. Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansyur menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah bukti serta kelengkapan berkas untuk secara resmi akan diajukan kasasi ke MA, Senin besok (hari ini).

“Besok (hari ini), Insya Allah, hari Senin 26 Maret2018, KPU Makassar resmi masukkan memori kasasi di MA sebagai langkah kasasi dalam gugatan di Pilwalkot Makassar, ” ujarnya.

Menurutnya, kasasi dilakukan karena keputusan PT TUN dianggap memihak pada calon tertentu dengan mengeluarkan putusan yang tidak demokrasi.

Ia meyakini, kasasi di MA, KPU RI akan all out membackup KPU Makassar. Abdullah Mansyur juga mengatakan, pihak KPU Makassar sejak Jumat pekan lalu setiba di Jakarta, langsung melakukan konsultasi dengan KPU RI sekaligus mempersiapkan memorial kasasi.
“Sejak Jumat setiba di Jakarta teman – teman dari KPU Makassar berkonsultasi dengan KPU RI, dan kita pastikan Senin 26 Maret 2018kami akan masukkan memorial kasasinya,”ungkapnya.

Tidak hanya itu, Menurut Abdullah Masyur, karena putusan PT TUN tersebut menyangkut marwah atau wibawa KPU itu sendiri, olehnya KPU RI juga akan membackup full KPU Makassar baik secara personil maupun pendampingan hukum.

Ditambahkan, bantuan dari KPU RI membuktikan bahwa apa yang menjadi keputusan KPU Makassar dalam menetapkan pasangan calon DIAmi, KPU Makassar sudah mengeluarkan putusan yang legalitasnya sangat kuat karena mulai dari proses awal pendaftaran sampai akhir di penetapan paslon tidak ada keberatan, baik dari panwas maupun dari pihak paslon

“Jadi KPU RI akan all out dalam kasasi putusan PT TUN Makassar di MA nanti, ini untuk mencegah terjadinya kotak kosong,” terangnya.

Menurut Mansyur, pihak KPU berharap untuk kedua paslon untuk tetap menahan diri. “Kami berharap masing-masing tim paslon untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya pada proses yangg sementara berlangsung, KPU professional dalam menjalankan segala tanggung jawabnya sebagai penyelenggara,”demikian penjelasan KPU Makassar.

Kuasa Hukum KPU kota Makassar, Marhumah Majid mengatakan pihaknya sudah mempelajari salinan putusan PT TUN. Setelah itu membuat memori kasasi. Selain itu, pihanya masih menunggu hasil konsultasi KPU Makassar di KPU RI. Setelah itu memutuskan memori kasasi yang akan dibuatnya.

Dok. RakyatSulsel

“Kita sudah terima putusannya, sementara dipelajari untuk menyiapkan memori Kasasi nya, dan besok ditindak lanjut di MA,” singkatnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menambahkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan supervisi terkait langkah yang diambil KPU Makassar yang akan mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA), hari ini, Senin (26/3).

Untuk itu, Arief Budiman berjanji akan mem-backup KPU Makassar, baik secara personel maupun pendampingan hukum. Namun, pihaknya akan mempelajari dahulu hasil putusan yang dikeluarkan PT TUN berdasarkan keterangan dari KPU Makassar dan tim kuasa hukumnya.

“Karena otoritas dan kewenangannya ada di sana (KPU Makassar). Seperti apa bukti-bukti yang dihadirkan itu. Kita juga ingin mempelajari dulu agar jelas,” ujar Arief saat dihubungi, Minggu (25/3/2018) malam.

Arief mengaku, saat ini pihaknya belum bisa memberikan penjelasan apakah akan mendukung atau tidak dalam upaya KPU setempat mengajukan kasasi ke MA.

Kendati demikian, lanjut dia. Menyerahkan sepenuh kepada pihak hukum. Tapi secara lembaga KPU RI siap membantu KPU Makassar untuk segala urusan Kasasi.

“Kami siap membantu, jika ada upaya hukum lanjutan harus disesuaikan dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Pakar : Jangan Paksakan Kotak Kosong

Skenario kotak kosong saat ini sedang dijalankan oleh pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) untuk memuluskan langkahnya menuju kursi walikota Makassar 2018.

Meski sebelumnya mampu menahan langkah calon petahana Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), namun usaha Appi- Cicu akan baru akan final di Mahkamah Agung (MA), setelah tim hukum KPU Makassar memastikan hari ini, Senin (26/3) akan memasukkan memori kasasi di MA.

Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jayadi Nas mengatakan, upaya menghadirkan kotak kosong di Pilkada Makassar agak berbeda dengan daerah lain, pasalnya langkah itu dilakukan oleh calon yang bukan petahana.

Khusus Pilwalkot Makassar, kata Jayadi, upaya tersebut memunculkan kesan memaksa, sebab dilakukan setelah KPU menetapkan pasangan calon, bukan sebelum KPU menetapkan pasangan calon.

“Misalnya di Enrekang, Bone atau daerah lain. Disana petahana yang berjuang untuk melawan kota kosong. Namun ini malah sebaliknya. Justru dilakukan oleh calon penantang, dalam hal ini Appi-Cicu,” ujarnya, Minggu (25/3).

Akademisi Unhas itu berpendapat, skenario kotak kosong pada dasarnya dibenarkan undang-undang. Dalam bahasa UU, kotak kosong disebut dengan istilah kolom kosong.

Menurutnya kolom kosong baru bisa dianggap demokratis jika memang hanya ada satu calon yang mendaftar dan ditetapkan oleh KPU. Dengan kata lain tidak ada upaya yang disengaja untuk menghadirkan skenario kolom kosong di pilkada. “Tapi ini lain dari yang lain. Semua yang dipaksakan itu pasti tidak demokratis,” katanya.

Menurutnya, Pemilu bertujuan untuk menjaga kedaulatan rakyat. Di mana hak politik setiap individu masyarakat merupakan hak asasi yang tidak boleh ada kekuatan apapun yang membuat hak itu tidak tersampaikan.

“Karena yang namanya pemilihan tentu harus ada choice. Kalau cuma ada satu pilihan maka itu bukan pemilihan. Demokrasi adalah membiarkan masyarakat menentukan pilihannya tanpa intervensi,” terang Jayadi.

Dia memastikan kondisi politik Pilkada Makassar memang membuat masyarakat terkejut dan berasumsi macam-macam. Sebab pada Pilkada sebelumnya masyarakat diberikan 10 pilihan calon, namun pada pilkada kali ini masyarakat terancam hanya akan diberikan satu pilihan calon saja yang melawan kolom kosong di surat suara.

“Aturan kolom kosong diperadakan dengan dasar bahwa bisa saja ada calon pemimpin yang luar biasa kinerjanya sehingga tak ada rival yang berani maju melawannya di Pilkada. Aturan inilah yang dimanfaatkan oleh banyak orang agar bisa lebih gampang memenangkan pilkada,” kata Mantan Ketua KPU Sulsel ini.

Sementara itu, Menurut Akademisi Unhas, Hukum Tata Negara, Muh Hasrul mengatakan, sidang yang berlanjut di Mahkamah Agung (MA) kata dia, hanya akan memeriksa penerapan hukum atau prosedur pengambil keputusan di tingkat PT TUN.

MA tidak lagi memeriksa saksi-saksi atau obyek sengketa pilkada, melainkan akan meneliti penerapan hukum yang sudah dilakukan di PT TUN Makassar.

“Penerapan hukumnya berisi apakah perintah PT TUN sudah cocok untuk membatalkan pencalonan DIAmi atau tidak. Nanti tidak ada pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, yang ada apakah penerapan hukum sudah cocok atau tidak,” kata Muh. Hasrul saat diskusi.

Lanjut Muh. Hasrul, jika KPU Makassar mengajukan sengketa di MA, pihak KPU akan memasukan nomor kasasi di MA. Nanti di MA, lanjut dia. KPU hanya memasukkan nomor kasasi saja.

“Kemudian penggugat akan menjawab dengan kontra memori kasasi dan MA akan memeriksa penerapan hukumnya,” demikian kata Muh. Hasrul. (*)

 


div>