JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

KPU – Panwaslu Tak Berdaya

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Jumat , 23 Februari 2018 13:45
KPU – Panwaslu Tak Berdaya

Dok. RakyatSulsel

– APK Kandidat Masih Menjamur

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dimulai. Sesuai aturan, seharusnya Alat Peraga Kampanye (APK) kandidat sudah harus diturunkan.

Berdasarkan pantauan, sejumlah APK kandidat masih terpasang di sejumlah titik. Di Makassar misalnya. APK seperti baliho dan spanduk milik pasangan calon gubernur dan wali kota masih bertebaran di Kecamatan Manggala dan Panakkukang. KPU dan Panwas dinilai tidak berdaya untuk mencopot APK tersebut.

Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, mengatakan, penertiban atribut adalah wewenang Panwaslu bersama KPU. Penyelenggara seharusnya berkoordinasi dengan tim kandidat untuk membersihkan APK mereka.

“Aturan atau regulasi harus ditegakkan. Tapi, penegakannya harus juga disertai dengan kesadaran kandidat menggalang timnya untuk membersihkan. Saya lihat, KPU dan Panwaslu seakan tak berdaya,” kata Arief, Kamis (22/2) kemarin.

Ia berpendapat, Panwaslu sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagai perpanjangan tangan dari KPU serta Bawaslu, tugasnya membantu untuk menertibkan hal-hal yang merusak jalannya Pilkada. Tetapi, harus juga ada kesadaran dari kandidat untuk menginstruksikan tim-tim menertibkan atribut di lokasi yang sebelumnya dipasangi baliho atau spanduk.

“Kalau tidak ada kesadaran, ya sama saja. Pada aspek penyelenggara dan juga aspek pengawas, bisa dibuka kembali regulasinya. Bagaimanakah, jika ada kandidat dan timnya yang tidak mematuhi regulasi,” terangnya.

Sebagai orang yang memahami dinamika dan kondisi politik, Arief menyarankan agar penyelenggara serta pengawas pemilu bersikap tegas. Jika ada tim kandidat yang apatis mengindahkan instruksi, maka diberikan sanksi tegas.

“Iya, harus disanksi siapapun yang melanggar aturan. Bawaslu/Panwas harus dapat memaksimalkan potensi sumber dayanya, termasuk SDM nya,” sarannya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel, Laode Arumahi, menegaskan, masih adanya APK ini jelas melanggar aturan. Alat sosialisasi bakal calon yang terpasang di berbagai tempat saat ini, sepenuhnya masih diproduksi dan dipasang oleh bakal calon.

“Setelah ditetapkan oleh KPU, memasuki masa kampanye, semua APK diproduksi dan dipasang pada lokasi yang ditetapkan oleh KPU. Yang lain harus dicopot,” tegasnya.

Ia mengimbau kepada kandidat dan tim, juga KPU untuk saling berkoordinasi dengan baik, sehingga APK yang dipasang oleh kandidat dicopot. “Himbauan Bawaslu agar alat peraga sosialisasi supaya diturunkan sendiri sehingga tidak mengotori lingkungan,” pungkasnya.

Komisioner Bawaslu Bidang Penindakan, Fatmawati, menambahkan, tim dan kandidat harus mencopot semua spanduk bertuliskan calon kepada daerah yang ada di berbagai daerah. Permintaan Bawaslu sudah disampaikan langsung kepada pihak KPU Sulsel. Sehingga, dibutuhkan waktu untuk proses penurunan APK yang masih berdiri.

“Spanduk itu dinilai memiliki unsur kampanye menjelang pilkada. Kita sudah minta KPU dan para tim untuk menurunkan spanduk se Sulsel,” tuturnya.

Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Makassar, Andi Shaifuddin, mengakui, koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terkait pemasangan atribut resmi kandidat calon Wali Kota Makassar dari KPU, hingga saat ini belum ada kerja sama. Karena, produk atribut resmi dari KPU belum dilakukan pelelangan.

“Nanti kami akan kerjasama pihak Pemkot untuk penertiban. Sampai hari ini kami belum kerjasama pihak Kota Makassar terkait pemasangan atribut resmi dari KPU, karena atribut tersebut belum ditender sehingga percetakan saat ini masih menunggu,” ucapnya.

Andi Shaifuddin mengatakan, yang saat ini, pihaknya bekerjasama dengan Bapenda Kota Makassar terkait dengan penertiban atribut yang telah terpasang dari masing-masing calon. “Saat penertiban, kita sudah minta bantuan dari Bapenda untuk bersama-sama menertibkan atribut yang bukan produk resmi KPU,” pungkasnya.

Sebelumnya, LO pasangan Agus-TBL, Suardi Bakri, mengatakan, pihaknya jauh hari sudah mengingatkan tim untuk dilaksanakan pembersihan atribut kandidat mereka yang masih di jalan.

“Kami akan memenuhi permintaan KPU. Jauh hari sudah ada instruksi,” pungkasnya.

Sedangkan, Ketua Tim Pemenangan IYL – Cakka, Bahar Ngitung, menyampaikan, pihaknya sudah mengimbau kepada tim dan relawan di semua tingkatan untuk bersama-sama menghargai aturan yang diterapkan di KPU. Selain menertibkan atribut peraga yang terpasang, tim dan relawan juga diingatkan untuk menghindari kampanye hitam atau saling menjelek-jelekkan kandidat.

“Seperti pesan Pak Ichsan maupun Pak Cakka, pilgub ini harus kita jadikan momentum untuk adu ide dan gagasan. Bukan saling menjelekkan. Karena sekali lagi, semua pasangan adalah putra-putra terbaik Sulsel,” imbaunya.

Begitupun dengan LO dari tim kandidat NA-ASS, Isdin Idrus, menyatakan kesediaan untuk mencabut atribut NA-ASS sebelum masa kampanye.

Ia juga akan menginformasikan kepada semua tim di daerah untuk taat dan patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama. “Kami juga akan informasikan ke tim di daerah,” singkatnya. (*)

 

 


div>