• Selasa, 02 September 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

KPU Pusat Andalkan e-KTP dan Sidalih dalam Pemuktahiran

Rabu , 02 Januari 2013 21:53
Total Pembaca : 372 Views

JAKARTA — KPU Pusat yakin mampu meminimalisir potensi data fiktif atau pun data ganda dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 mendatang. Itu setelah KPU ikut sistem kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang digunakan pemerintah.

Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyebutkan untuk menghindari data fiktif, ganda, pemilih di bawah umur, pemilih pindah alamat, pemilih yang meninggal dunia, hingga pemilih yang berstatus TNI/Polri, pihaknya bakal menggunakan data sesuai e-KTP.

Apa lagi, kata dia, Kementerian Dalam Negeri mengklaim sudah melakukan perekaman data terhadap 172.426.571 penduduk untuk pembuatan e-KTP yang tercatat sebagai pemilih.

“KPU cukup menyisir penduduk yang belum terakomodir dalam program e-KTP, penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan TNI/Polri yang akan pensiun pada tanggal 9 April 2014, penduduk yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah menikah,”tambah Ferry.

Selain melalui program e-KTP, kata Ferry, KPU juga memiliki perangkat teknologi yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Alat ini dapat digunakan untuk analisa potensi data ganda, distribusi serta konsolidasi data pemilih.

Tentu, kata dia, KPU akan melatih operator untuk menjalankan teknologi ini sehingga dapat digunakan dengan baik.

Dijelaskan Sidalih ini bakal diterapkan di seluruh tingkatan mulai dari KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Untuk PPK yang tidak memiliki jaringan listrik, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik, ” ujarnya.

Pilihan lainnya, ungkap Ferry, tinggal penyusunan daftar pemilih yang dilakukan di kabupaten/kota. Hal itu telah mewajibkan kinerja Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang akan menyisir penduduk yang berhak memilih tetapi belum terdaftar diyakini akan lebih optimal.

Karena Pantarlih, kata dia, bekerja dengan basis tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih maksimal 500 orang. Berbeda dengan pemilu sebelumnya di mana wilayah kerja Pantarlih itu lebih luas karena berbasis kecamatan.

 


Penulis: Muhammad Asri
Editor: Azis Kuba