MINGGU , 24 JUNI 2018

KPU Siap Digugat

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 19 Mei 2018 15:45
KPU Siap Digugat

Relawan DIAmi memadati kantor KPU Kota Makassar. Foto: Fahrullah/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar tidak takut dengan ancaman kandidat calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto ataupun Panwaslu Kota Makassar yang akan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Gakkumdu.

Komisioner KPU Makassar, Bidang SDM dan Kampanye, Andi Shaifuddin mengatakan, pihak KPU akan siap menghadapi DKPP. Menurutnya, keputusan KPU yang mengabaikan putusan Panwaslu untuk mengakomodir kembali Danny Pomanto telah melalui konsultasi ke KPU Sulsel dan KPU RI.

“Jika ada laporan ke DKPP, KPU tentu akan menghadapi itu. Karena keputusan kami ambil setelah melalui konsultasi,” ujarnya.

Anggota KPU Makassar, Rahma Saiyed mengatakan, tindak lanjut KPU Makassar terhadap putusan Panwas merujuk pada putusan MA. Sehingga pihaknya tidak merasa bersalah jika dihadapkan dengan DKPP.
“Kami hanya buat berita acara rapat pleno. SK-nya tetap berdasarkan hasil tindak lanjut putusan Mahkamah Agung tanggal 27 April,” katanya.

Menurutnya, SK KPU merupakan tindak lanjut dari putusan MA dan tidak masuk dalam pengertian keputusan TUN berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang dapat dimintakan pembatalan. “Pleno itu, merupakan hasil eksekusi dari putusan Mahkamah Agung,” tuturnya.

Sementara Ketua Panwaslu Kota Makassar, Nursari sangat menyayangkan atas putusan KPU Kota Makassar yang tidak menjalakan putusan Panwaslu beberapa waktu lalu.

“Kami sangat menyayangkan KPU tidak menindak lanjuti apa yang telah kami putuskan, padahal dalam putusan tersebut SK 64 tersebut harus dicabut,” kata, Nursari saat ditemui di kantornya, Jalan Angrek, Jumat (18/5) kemarin.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI terkait langkah apa yang akan diambil. Salah satunya dengan melaporkan KPU ke DKPP. “Kami saat ini masih merampungkan kajian, karena ada juga undang-undang pasal 180 ayat 1 soal pidana (laporan ke Gakumdu) dan kode etik. Tidak dijalankannya putusan kami itu pelanggaran etika, dalam undang-undang wajib dijalakan,” ujarnya.

Nursari juga menjelaskan jika putusan yang dikeluarkan oleh KPU tidak jelas, karena dalam penjelasannya SK 64 tersebut tidak cabut. “KPU hanya plenokan dan tidak menindaklanjuti berdasarkan penjelasan surat yang kami dapat. Padahal SK 64 itu memiliki kekuatan hukum,” lanjutnya.

Nursari menyebutkan jika surat balasan KPU Makassar tidak menjelaskan secara detail. Mengapa putusan Panwaslu tidak dijalankan. Padahal setelah ada putusan Panwaslu maka KPU wajib menjalannya. “Dalam undang-undang, KPU wajib mengikuti putusan Bawaslu,” jelasnya.

Sebelumnya, Danny Pomanto akan mempidanakan KPU Makassar, yang mengabaikan putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Danny mengaku sangat kecewa dengan putusan KPU Makassar. Ia akan menggugat ke KPU Provinsi hingga KPU RI, bahkan akan melapor ke Presiden Joko Widodo.

“Masih ada jalan lain. Kami ke KPU Provinsi dan melaporkan sebagai pidana ke DKPP dan Gakumdu. Kalau misal semua penyelenggara tidak bisa berbuat apa-apa, kami akan melaporkan ke penyelenggara tertinggi negara, yakni Presiden Joko Widodo,” kata Danny.

Danny menuding, sikap KPU Makassar dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh pejabat yang lebih tinggi. Ia menyebut, peristiwa tersebut sebagai contoh yang buruk bagi demokrasi karena produk hukum yang dilindungi undang-undang tidak dieksekusi.

“Ini berarti pelanggaran hukum yang paling nyata dalam proses panjang pada pilkada, dimana semua orang tau ada pendzaliman disitu. Ini sejarah buruk bagi Indonesia,” ujarnya.

Ia menekankan, putusan MA dan PT TUN mengeksekusi SK 35 yakni pembatalan DIAmi lalu kemudian menerbitkan SK 64. Dengan adanya SK 64, ini yang menjadi objek sengketa lalu dimenangkan oleh DIAmi. Artinya, KPU harus membatalkan paslon nomor 1 jika tidak mengeluarkan SK baru.

“Nah ini putusan panwaslu yang memerintahkan KPU untuk mengeluarkan SK baru karena Panwas sudah membatalkan SK 64 yang kita gugat. Jadi, tidak ada hubungan MA dan Panwaslu, berbeda kamar,” terangnya.

Sebelumnya, melalui pleno yang dihadiri komisioner KPU, setelah pengkajian dan pertimbangan, memutuskan menolak putusan Panwaslu Makaassar dan menetapkan Pilkada Makassar hanya diikuti satu paslon, yaitu Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), yang akan melawan kotak kosong.

Diketahui, Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018. Dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Komisioner KPU Makassar, Abdullah Manshur, menjelaskan, putusan Panwas Kota Makassar atas objek sengketa keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Yakni tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

“Berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU No.10/2016 secara tegas menyebutkan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali,” pungkasnya. (*)


div>