MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

KPU Sulsel Ambil Alih Kewenangan KPU Palopo

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 28 Juli 2018 09:30
KPU Sulsel Ambil Alih Kewenangan KPU Palopo

Kantor KPU Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pasca pemecatan komisioner KPU Palopo, penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo terpilih, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Posisi wali kota terpilih, Judas Amir, belum aman.

Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya, mengatakan, pasca pemberhentian lima komisioner KPU Palopo dari jabatannya,

KPU Sulsel kini mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Palopo. Karena itu, ia bersama staf Bidang Hukum KPU Sulsel saat ini berada di Jakarta, untuk mengawal jalannya proses sidang sengketa Pilwalkot Palopo di MK.

“Saya bersama staf Bidang Hukum sudah di Jakarta, mengawal sengketa Pilwalkot Palopo di MK. Saya mau tahu, sampai sejauh mana persiapan di sana. Kami mau berkoordinasi dengan pengacara yang tangani,” kata Asram Jaya, Jumat (27/7) kemarin.

Diketahui, Asram Jaya merupakan koordinator wilayah Luwu Raya. Meliputi Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, serta Kota Palopo. Selain mengawal sidang perdana di MK kemarin, Asram juga akan terus mendampingi KPU Palopo selama proses sidang sampai keputusan keluar. Bahkan, Asram juga akan melanjutkan tahapan yang berlangsung sampai adanya komisioner defenitif.

Menurut Asram, Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas, akan menyusul ke Jakarta, mendampingi untuk bertemu dengan KPU RI dan DKPP, untuk mempertanyakan secara detail status empat dari lima komisioner yang dipecat DKPP.

Terpisah, Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum, Faisal Mustafa, mengungkapkan, komisioner KPU Kota Palopo yang dipecat, hingga hari ini belum menerima surat pemberhentiannya. Pihaknya belum memutuskan untuk mengambil sikap atas pemecatan tersebut.

“Sampai hari ini belum ada surat pemberhentian kami dari KPU. Jadi, kami belum menentukan langkah atau sikap,” ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Jayadi Nas, menilai, pemberhentian lima komisoner KPU Palopo tidak akan bisa mengubah hasil pemilihan 27 Juni lalu. Alasannya, DKPP hanya memberikan sanksi kepada penyelenggara yang tidak memiliki etika di saat ada putusan Panwaslu, beberapa waktu lalu.

“Keputusan DKPP tidak harus berkaitan langsung hasil putusan rakyat. Kan itu etika penyelenggara saja. DKPP itu hanya etika penyelenggara dan tidak mempengaruhi hasil,” jelasnya.

Mantan Komisoner KPU Sulsel ini menyebutkan, walau ada hubungannya dengan gugatan Ahmad Syarifuddin – Budi Sada, itu bisa menjadi putusan majelis hakim yang memimpin sidang di MK.
“Di MK itu sangat jelas, apa yang digugat, bagaimana datanya, saksi-saksinya dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya,” kata Jayadi. (*)


div>