SABTU , 17 NOVEMBER 2018

KPU Sulsel Warning Penyelenggara di Daerah

Reporter:

Iskanto - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 20 Desember 2017 14:59
KPU Sulsel Warning Penyelenggara di Daerah

Dok. RakyatSulsel

– Tak Publish Informasi Verifikasi ke Publik

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel mengingatkan jajarannya di semua tingkatan, agar tidak mempublish informasi tentang verifikasi faktual sebelum tahapan rekap. KPU kabupaten/kota dilarang keras menyampaikan ke publik terkait apa yang ditemukan selama melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Komisioner Bidang Hukum KPU Sulsel, Khaerul Mannan, menuturkan, kebocoran data yang dimiliki oleh KPU sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Cuma memang, selama melakukan verifikasi faktual, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentunya dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang menjadikan hal itu sebagai tontonan.

“Bisa saja ada informasi yang diketahui masyarakat berkaitan dengan verifikasi, tetapi bukan dari KPU kabupaten/kota. Karena mungkin saja ketika kawan-kawan PPS melakukan verifikasi dilihat oleh publik, meskipun dilihat tapi kan belum tentu publik melihat teknisnya,” kata Khaerul, Selasa (19/12) kemarin.

Khaerul menegaskan, KPU kabupaten/kota dilarang keras menyampaikan ke publik terkait apa yang ditemukan selama melakukan verifikasi faktual di lapangan. Apalagi berhubungan dengan B1 KWK yang merupakan data rahasia yang hanya boleh diketahui oleh penyelenggara.

“Tidak ada dalam regulasi kita untuk mempublis ke publik. Karena itu yang selalu saya bilang bahwa B1 KWK itu adalah informasi yang dikecualikan. Artinya tidak boleh diakses oleh publik,” tegasnya.

Saat ditanya terkait sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelaksana pemilu di kabupaten/kota yang terbukti menyampaikan informasi verifikasi ke publik, ia menjelaskan, hal tersebut akan diplenokan terlebih dahulu, baru ditentukan sanksi apa yang tepat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

“Kita tidak bisa mengambil satu keputusan, tentu kita bawa masuk dulu untuk diplenokan, karena harus dipelajari dulu kasusnya. Kita harus pelajari dulu baru kita lihat aturan-aturannya,” jelasnya.

“Yang jelas prinsipnya itu bahwa B1 KWK perseorangan itu informasi yang dikecualikan. Jadi kalau ada pihak-pihak luar diluar KPU, Panwas dan pasangan calon sendiri yang mengetahui itu, itu tidak bisa,” lanjut Khaerul.

Selain B1 KWK, ada informasi lain yang tidak boleh disampaikan ke publik oleh penyelenggara pemilu. Informasi tersebut menyangkut data diri serta hasil rekam medis kandidat nantinya.

“Ada tiga kategori informasi yang dikecualikan. Pertama itu salinan ijazah calon yang sudah dilegalizir, kedua rekaman hasil pemeriksaan medis, dan yang ketiga itu B1 KWK perseorangan.
Itu tiga informasi yang dikecualikan yang tidak bisa diakses oleh publik,” tuturnya.

Ia berpesan, KPU tidak memiliki wewenang lain selain melakukan verifikasi faktual. Diluar hal itu tidak diatur dalam regulasi KPU selama tahapan verifikasi faktual. Sehingga, KPU harus tetap bekerja sesuai dengan amanat dan tanggungjawab yang telah diberikan.

“Kita selalu sampaikan ke KPU kabupaten/kota melalui PPS itu hanya melakukan verifikasi faktual. Prinsip kerja kita kan ada dua, memastikan masyarakat itu mendukung atau tidak mendukung. Itu saja tugasnya verifikator di lapangan. Nanti, hasilnya akan direkap dibuatkan berita acara, dan dibuatkan lagi berita acara di tingkat kecamatan berjenjang ke KPU kabupaten kota, sampai nanti berjenjang ke KPU provinsi,” paparnya.

Mengenai hasil verifikasi faktual yang telah memasuki hari ke delapan, KPU kabupaten/kota mengaku belum menerima data hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal itu dikatakan oleh beberapa Ketua KPU kabupaten/kota saat dikonfirmasi, Selasa (19/12) kemarin.

“Belum ada, kita belum tau hasilnya, masih ada di anggota PPS. Nanti dari PPS di teruskan ke PPK baru ke kita (KPU),” ungkap Ketua KPU Makassar, Syarief Amir.

Hal yang sama dikatakan Ketua KPU Selayar, Hasiruddin. Ia mengatakan, data hasil verifikasi faktual belum diterima oleh KPU Selayar dan masih dalam tahap verifikasi oleh anggota PPS di lapangan. “Belum, kita belum terima hasil verifikasinya ini. Masih ada di teman-teman PPS, karena teman-teman dibawa ini kan masih kerja,” terangnya.

Begitupun KPU Kabupaten Bone. Dimana, perihal informasi hasil verifikasi faktual yang sudah berjalan beberapa hari ini belum diketahui. Karena memang, PPS masih terus bekerja melakukan verifikasi di lapangan.

“Belum ndi’, kita belum terima informasinya ini, teman PPS masih jalan ini. Kita tunggu saja,” tutur Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah.

Sementara, Ketua KPU Pinrang, Mansyur Hendrik, mengatakan, pelaksanaan verifikasi vaktual di daerahnya saat ini telah berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. “Alhamudillah berjalan lancar. Semua teman-teman PPS sudah mendatangi pendukung,” katanya.

Dirinya juga menyebutkan, pada saat pelaksanaan verifikasi tersebut, masih ada pendukung yang tidak ditemukan tempat tinggal mereka. Namun, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan LO.
“Kami juga sudah berkordinasi dengan LO pasangan calon, kalau alamat pendukung tidak ditemukan,” ucapnya.

Mansyur Hendrik menambahkan, pada saat pelaksanaan verifiasi telah ditemukan beberapa orang yang menyatakan jika mereka tidak mendukung kandidat tersebut. Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti, apakah itu kandidat bakal calon gubernur atau bupati.

“Kalau yang menyatakan tidak mendukung sudah ada, tapi saya belum mengetahui berapa jumlahnya, kan masih dalam tahapan verifikasi dan belum berakhir,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, menuturkan, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, penyelenggara dituntut untuk menjunjung tinggi asas independensi dan berintegritas yang baik. Bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak bekerja dibawah tekanan pihak manapun.

“Integritas penyelenggara menjadi salah satu kunci tata kelola pilkada yang berkualitas. Sebaiknya jajaran penyelenggara bekerja berdasarkan aturan main yang ada, tidak dalam pengaruh kepentingan lain. Siapapun itu,” tutur Luhur.

Apalagi, kata Luhur, dalam membangun demokrasi yang sehat, peran KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara menjadi ujung tombak untuk mencapai hal itu. Sehingga, segala bentuk informasi seputar kandidat yang dimiliki seyogyanya tidak dipublis dan menjadi konsumsi publik.

“Keberhasilan verifikasi faktual menjadi sangat ditentukan profesionalisme dan integritas penyelenggara. KPU dan Bawaslu mesti mempertegas batasan informasi publik yang boleh dipublikasi luas dan informasi publik yang sifatnya dikecualikan,” terangnya.

Ia menambahkan, apabila ada oknum penyelenggara yang terbukti bekerja tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, tentunya dapat dijatuhi sanksi. Yang dimana, hal itu sebagai bentuk menciptkan kondisi pesta demokrasi yang kondusif dan netral.

“Penyelenggara yang terindikasi melanggar etika penyelenggaraan bisa diadukan ke dewan etik atau DKPP,” paparnya. (*)


div>