KAMIS , 18 OKTOBER 2018

KPU Tak Gentar Gugatan Paslon

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 13 Juli 2018 14:00
KPU Tak Gentar Gugatan Paslon

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak gentar menghadapi gugatan pasangan calon (Paslon) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan pantauan di website resmi MK, ada lima daerah di Sulsel yang mengajukan gugatan. Yakni, Kota Parepare, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kota Makassar dan Kabupaten Pinrang.

Di Parepare, pasangan calon (Paslon) yang mengajukan gugatan ialah Paslon Faisal Andi Sapada-Asriady Samad. Adapun di Pilkada Sinjai, Paslon yang mengajukan gugatan ialah Takyuddin Masse-Mizar Roem.

Bergeser ke Bantaeng, Paslon yang menggugat ialah Andi Sugiarti Mangun Karim-Andi Mappatoba. Hal yang sama juga terjadi di Pilkada Pinrang. Paslon Abdul Latif-Usman Marham juga mengajukan gugatan.

Sementara di Makassar, Paslon tunggal, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang tidak menerima hasil pilkada juga menggugat ke MK. Paslon yang diusung 10 parpol ini mendaftar 10 Juli 2018 dengan nomor perkara 33/PAN/PHP-KOT/2018.

Komisioner Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Bantaeng, Syamsul Qadri menghargai hak Tim Hukum Sumanga’NA yang mengajukan permohonan gugatan di MK. “Insya Allah, kami sudah siap menghadapi hal itu (gugatan). Kita lihat saja apakah gugatan yang diajukan ke MK akan berlanjut atau tidak,” katanya, Kamis (12/7) kemarin.

Dia juga mengatakan, bahwa jauh-jauh hari KPU Bantaeng sudah siap menghadapi kemungkinan yang terjadi.

“Yang berkaitan dengan data, kami sudah mempersiapkan dokumennya jauh-jauh hari sebelumnya dan kami sudah mempersiapkan data yang telah dimutakhirkan. Data itu hasil dari semua tahapan dan semua paslon mengikuti pemutakhiran data itu,” ujarnya.

KPU Makassar juga telah mempersiapkan bukti-bukti. “Kita sudah persiapkan alat bukti sesuai dengan gugatanya (Appi-Cicu),” kata Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed.

Namun saat ini, Rahma belum mengetahui persis apa yang digugat tim hukum Appi-Cicu, namun jika itu pelanggaran dugaan manipulasi suara. “Kalau gugatan hasil suara, kita minta di TPS mana dicurangi, dan kita akan buka C1 pleno,” jelasnya.

Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah mengatakan, pihaknya belum bisa mengomentari perkembangan gugatan paslon yang menuntut KPU Parepare. Pasalnya putusan tersebut belum diinformasikan KPU RI ke setiap KPU kabupaten/kota.

“Kita belum tahu, mungkin tanggal 25 Juli nanti baru ada informasinya secara serentak, jadi tidak ada yang perlu saya komentari,” ucap Nur Nahdiyah, Kamis (12/7) kemarin.

Senada dengan itu, Komisioner KPU Sinjai, Ridwan Usman mengatakan bahwa pihaknya juga menunggu informasi KPU RI persoalan gugatan paslon, karena gugatan di MK akan disampaikan ke KPU RI untuk diteruskan di KPU kabupaten/kota.

“Kitakan belum berikan hasil soal gugatan, kita menunggu informasi MK yang disampaikan ke KPU terus disampaikan ke kita (KPU Sinjai),” ucapnya.

Meski begitu, kata Ridwan, pihaknya mendapatkan informasi materi gugatan yang dilayangkan paslon TMS-Mizar ke MK yakni persoalan calon bupati yang didiskualifikasi oleh KPU sendiri namun tetap diikutkan dalam pilkada.

“Kita siap menghadapi karena alasan kita (mengikutkan pasangan yang didiskualifikasi) sesuai aturan PKPU,” jelas Ridwan.

Lanjut Ridwan, aturan yang dimaksud adalah yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), paslon yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, dibolehkan mengikuti pilkada meski telah didiskualifikasi.

“Kita mendiskualifikasi sebelum pemilihan dan ini belum berkekuataan hukum tetap dan masih berproses di panwas, keputusan kita masih bisa menggugat di panwas,” katanya.

Salah satu Tim Hukum Sumanga’NA, Fajri mengatakan, bahwa tim hukum telah mengantongi bukti – bukti sebesar 80 persen. “80 persen bukti – bukti sudah ada di tim hukum yang sementara di Jakarta,” katanya.

Ia mengaku jika bukti-bukti pelanggaran yang telah dia kantongi telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM). “Kalau bukti-bukti yang kami miliki itu meliputi 7 kecamatan. Artinya TSM itu sangat terpenuhi,” jelasnya.

Teroisah, Ketua Tim Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Abdul Latif-Usman Marham (Bersalam), Arifuddin Malli mengatakan jika materi gugatan ialah dugaan penggelembungan suara ayng dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disdukcapil.

“Kami dari relawan telah menemukan dugaan penggelembungan suara dan kami memiliki bukti. Jika ada (Surat keterangan) suket yang ditemukan tidak bertuan,” katanya.

Dirinya menyebutkan, jika Suket ber-E-KPT tersebut ada juga yang dikeluarkan jika belum cukup umur. “Dan ini materi yang kita ajukan ke MK,” ucapnya.

Arifuddin Malli menyebutkan jika dugaan penggelembungan tersebut ada di 701 TPS dengan dugaan 9 ribu orang melakukan pemilih siluman. “9.000 lebih suket terindikasi melanggar peraturan dan kita bisa buktikan dengan C1 kita,” ucapnya.

Dengan demikian, pihaknya mengharapakan kepada MK, agar memutuskan seadil-adilnya atas pelanggaran tersebut. “Kita memiliki dua tuntutan, Diskualifikasi dan (PSU) Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang terindikasi penyalagunaan suket,” harapnya. (*)


div>