SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

KPU Tak Maksimal, Ribuan Tahanan Kehilangan Hak Pilih

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 20 April 2017 11:36
KPU Tak Maksimal, Ribuan Tahanan Kehilangan Hak Pilih

ilustrasi

RAKYATSULSEL.COM – Ribuan narapidana kehilangan kesempatan melakukan pencoblosan pada putaran kedua Pilkada DKI. Salah satunya di rumah tahanan (Rutan) Salemba. Dari total 2.826 tahanan, hanya 464 tahanan yang valid dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashidiqie, adanya ribuan tahanan di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, yang tidak masuk di dalam DPT menunjukkan bahwa KPU tidak maksimal dalam bekerja.

”Dari segi jumlah turun. Dari segi layanan juga turun. Padahal mereka para tahanan punya hak pilih. Dengan begini, kinerja penyelenggara patut dipersoalkan. Ada masalah data,” kata Jimly kepada wartawan usai meninjau Rutan Salemba, di Jakarta Rabu, (19/7).

Ke depan, khususnya untuk pemilu serentak di 2019, Jimly Ashidiqie mengimbau, koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Pemilihan Umum perlu lebih intensif dalam penyusunan DPT. ”Untuk menyelamatkan hak pilih rakyat. Pada 2018, kami sarankan agar diseriusi masalah DPT ini,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota DKPP Ida Budhiati. ”KPU harus bisa menjelaskan kenapa bisa berkurang dibandingkan putaran pertama, bagaimana pun DKI merupakan cermin dari Nasional jangan sampai hal ini dibiarkan cuma karena,” ujar mantan Komisioner KPU tersebut.

Merespon hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pertahanan DKI Jakarta, Endang Sudirman menuturkan terkait ribuan pemilih yang tidak bisa ikut Pilkada, pihaknya sudah coba mengajukan ke KPU agar bisa dikaji ulang.

Namun, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sudah menunjukkan surat verifikasi bertuliskan nama 464 tahanan yang berhak ikut Pilkada. ”Kami juga sudah himbau kepada seluruh keluarga tahanan, agar membantu membawakan C6 dan fotocopy KTP dan kartu keluarga,” ujarnya.

Walaupun sebagai tahanan, Endang menegaskan bahwa sudah seharusnya tahanan tetap memberikan kesempatan berpolitik kepada mereka.

”Memang ada yang berbeda dari KPU kali ini di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat yakni pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini. Di sana hanya terdapat satu TPS, padahal sebelumnya ada dua TPS, tetapi kami masih menunggu bagaimana kebijakan akan hal ini,” pungkasnya.


div>