KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

KPU Tetapkan Berkas BKM-WN TMS, Buhari Tempuh Jalur Hukum

Reporter:

Suryadi - Jepi

Editor:

asharabdullah

Kamis , 08 Februari 2018 11:15
KPU Tetapkan Berkas BKM-WN TMS, Buhari Tempuh Jalur Hukum

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Langkah Buhari Kahar Mudzakkar – Wahyu Napeng (BKM – WN) menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu, tersendat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan berkas BKM – WN Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui berita acara KPU Luwu nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II2018.

Menanggapi keputusan KPU tersebut, Buhari tidak menyerah begitu saja. Ia akan menempuh jalur hukum. Menurutnya, penolakan berkas BKM-WN adalah sikap ketidaknetralan KPU Luwu.

“Kami akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan dugaan kecurangan dan tidak netralnya KPU Luwu atas verifikasi ulang berkas saya dan Wahyu Napeng,” ujarnya, Rabu (7/2) kemarin.

“Kami menilai, ada kecurangan dan tidak netral KPU Luwu. Mereka tidak melakukan konsultasi ke DPP Hanura dan DPP PAN, lalu mengeluarkan putusan soal berkas saya dan Wahyu tidak memenuhi syarat,” lanjutnya.

Buhari menuding, KPU Luwu tidak melakukan verifikasi. Padahal, pokok masalah adalah keberadaan partai. Mestinya, KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi di DPP, tapi itu tidak dilakukan KPU. “Ini wujud dari pemaksaan KPU Luwu,” tudingnya.

“Langkah selanjutnya sedang kami pikirkan dengan pasangan saya Pak Wahyu, maupun pengacara saya Abbas Johan. Kami akan lakukan pengaduan ke DPP dan kita akan lakukan gugatan ke Panwas lagi untuk lolos ke tahapan pilkada selanjutnya, termasuk penguatan hukum lainnya,” kata Buhari.

Sementara, kuasa hukum BKM-WN, Abbas Johan, menambahkan, BKM-WN akan melakukan upaya hukum dan akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Terpisah, Komisioner KPU Suslel, Khairul Mannan, menegaskan, KPU Sulsel tidak akan mencampuri keputusan KPU setempat. KPU Sulsel hanya menerima apa yang telah diputuskan oleh KPU Luwu. Putusan ditolak, maka pihaknya akan menindaklanjuti sebagai penyelenggara.

“Kalau ditolak maka kami ikut. Prinsipnya, kami KPU Sulsel, apapun keputusan yang diambil oleh KPU Luwu, kami juga terima,” ungkapnya.

Sebagai penyelenggara di tingkat provinsi, kata Khairul, KPU Sulsel tak mau terlalu jauh mencampuri atau menginterversi keputusan pleno KPU di kabupaten kota.

“Keputusan sesuai regulasi PKPU silahkan dijalankan. Kami juga tak mau menginterversi lebih jauh,” pungkasnya. (*)

 


div>