SENIN , 20 NOVEMBER 2017

KPU Warning PPP

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Rabu , 15 November 2017 12:32
KPU Warning PPP

KPU

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang pendaftaran bakal pasangan calon yang akan maju pada Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak jilid tiga yang akan diikuti 12 kabupaten/kota di Sulsel 2018 mendatang, membuat partai politik yang mengalami dualisme masih rawan.

Salah satu partai yang sedang bermasalah secara internal tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan. Oleh sebaba itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa jadi tidak akan mengakomodasi usungan partai berlambang ka’bah tersebut pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut di Sulsel.

Terkait hal itu, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif mengatakan kedepan jika tidak ada proses percepatan untuk islah atau damai antar dua kubuh di Sulsel, maka KPU bisa menggunakan legitimasi kepengurusan PPP yang berlaku atau diakui dari pemerintah saat pendaftaran.

“Misalnya yang berlaku adalah Surat Keputusan (SK) Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), maka SK itu bisa dijadikan acuan untuk KPU,” kata Iqbal, Selasa (14/11) kemarin.

Menurutunya, KPU Sulsel tidak akan mencampuri internal PPP. Akan tetapi, kata dia, rujukan dari Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan jadi patokan untuk diterima atau ditolak.

“KPU hanya bisa buka pendaftaran saja, misalnya sudah ada pengakuan SK Kemenkum saat ini, di salah satu kubu. Keputusan SK yang berlaku ini yang akan kita terima,” ungkap Iqbal.

Ia juga menegaskan, tidak berlaku aturan lama yang mengharuskan jika partai berkonflik dualisme atau berpolemik hingga pendaftaran, maka bisa diberlakukan menerima dua rekomendasi ke satu pasangan, seperti di Pilkada 2015 lalu.

“Tidak berlaku aturan lalu. Ini kan sudah atau aturan baru. Kalau ada bukti SK Kemenkumham, itu yang sah kita terima. Tanpa dua rekomendasi ke satu pasangan,” tegasnya.

Pada Pilkada 2015 lalu, KPU membolehkan partai dengan dualisme kepemimpinan ini untuk mengajukan calon kepala daerah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.

“Peraturan tersebut menyatakan bahwa partai politik dari dua kepengurusan dapat memberikan persetujuan untuk satu pasangan calon yang sama atau bisa mengajukan satu pasangan calon yang sama pada gabungan partai politik yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat, ini tidak berlaku lagi,” pungkasnya. (*)


div>