SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Kriminalisasi Pers Diselesaikan di Dewan Pers

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Minggu , 03 April 2016 20:47
Kriminalisasi Pers Diselesaikan di Dewan Pers

Kepala Bagian Humas Kota Parepare Amarun Agung Hamka menandatangani nota kesepahaman pembentukan Pokja LBH Pers didampingi Direktur LBH Makassar Fajriani Langgeng dan puluhan jurnalis se-Ajattappareng di Teras Empang, Sabtu, (2/4). foto: rahmaniar/rakyat sulsel,

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Beberapa tahapan yang harus dilalui sebagai mekanisme atau alur penyelesaian atas kriminalisasi pers yang terjadi pada seorang wartawan yang sedang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, baik pengancaman, intimidasi, atau semacamnya, salah satunya terlebih dulu menyelesaikan permasalahan di dewan pers tanpa harus melalui jalur hukum atau pengadilan.

“Alur penanganan kasus pers, mekanismenya di dewan pers. Tidak semua kasus pers ditangani dalam kasus formal, tapi ada pendekatan-pendekatan. Alur yg digunakan dalam pendekatan pers terkait konten merugikan orang lain maka gunakan dulu hak nawab atau hak tolak. Jika tak dilayani diselesaikan maka dimediasi di dewan pers, ” urai Fajriani Langgeng, Direktur LBH Makassar, saat membawakan materi dalam Deklarasi Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang digelar Perhimpunan Jurnalis se-Ajattappareng (Pijar) di Kafe Teras Empang, Sabtu, (2/4).

Fajriani mengelaskan, dalam penanganan kasus tersebut, pihak dewan pers tidak bertindak sebagai eksekutor untuk memutuskan, namun semata-mata memberi masukan, tetapi tidak membatasi hak hukum seseorang atas pemberitaan tersebut.

Sementara, Wakil Walikota Parepare, Faisal Andi Sapada, yang memberi testimoni dalam deklarasi tersebut meminta para penegak hukum dan aparat pemerintah untuk mengetahui tugas-tugas pers, sehingga tidak terjadi kriminalisasi pers saat pemberitaan muncul. “Tugas pers jangan hanya pers yang tahu tapi harus diketahui juga unsur pemerintah,” ujarnya. (***)


div>