JUMAT , 14 DESEMBER 2018

KUA PPAS 2019, PAD Parepare Capai Rp 151.92 M

Reporter:

Editor:

Niar

Senin , 01 Oktober 2018 17:25
KUA PPAS 2019, PAD Parepare Capai Rp 151.92 M

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat paripurna terkait penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Parepare Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat paripurna DPRD, Senin, (01/10/2018).

Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe memaparkan, mengenai rancangan PPAS TA 2019, pendapatan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 151,92 milyar lebih, atau meningkat sebesar Rp. 1,03 milyar lebih atau 0.69% dibandingkan dengan target pada APBD Perubahan tahun anggaran 2018.

Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Insentif Daerah dengan estimasi anggaran pada rancangan PPAS tahun anggaran 2019 ini menjadi sebesar Rp.656,80 milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 47,84 milyar lebih atau 7,86% bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun anggaran 2018 yang jumlahnya sebesar Rp. 608,96 milyar lebih.

Sedangkan, untuk komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.142,80 milyar lebih, atau bertambah sebesar Rp. 26,69 milyar lebih bila dibandingkan dengan anggaran perubahan 2018 yaitu sebesar Rp. 104,54 milyar lebih.

“Dengan demikian total target pendapatan daerah pada Rancangan PPAS tahun anggaran 2019 menjadi sebesar Rp 951,53 milyar lebih atau kenaikan sebesar 10,08% atau kenaikan sebesar Rp. 75,57 milyar lebih bila dibandingkan dengan anggaran perubahan 2018,” papar Taufan.

Sementara untuk belanja daerah, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja gaji, tunjangan pegawai negeri, belanja gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya pemungutan pajak daerah dan PBB, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja tidak terduga ini menyerap anggaran sebesar Rp. 373,13 milyar lebih atau mengalami peningkatan sebesar 5,04% atau sebesar Rp. 17,88 milyar lebih bila dibandingkan dengan anggaran perubahan 2018 sebesar Rp.355,25 milyar lebih.

“Kenaikan pos belanja ini, merupakan konsekuensi kenaikan daripada gaji pokok PNS dan penerimaan CPNS,” ujarnya.

Sedangkan untuk Belanja langsung atau belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, menyerap anggaran sebesar Rp. 575,14 milyar lebih atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 66,73 milyar lebih atau sebesar 13,13% bila dibandingkan dengan anggaran perubahan 2018 yaitu sebesar Rp 508,41 milyar lebih.

Total anggaran belanja daerah dalam Rancangan PPAS tahun anggaran 2019 ini menjadi sebesar Rp. 948,28 milyar lebih atau kenaikan sebesar Rp.84,61 milyar lebih atau sebesar 9,80% bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun anggaran 2018.

“Persentase belanja tidak langsung cukup signifikan perbedaannya yaitu sekitar 39,35% dibanding belanja langsung sebesar 60,65%. Ini artinya Pemerintah Kota Parepare bersama, DPRD Kota Parepare tetap berkomitmen untuk senantiasa memikirkan anggaran yang di alokasikan ke belanja pembangunan dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” katanya.

Dalam hal pembiayaan, seperti Penerimaan Pembiayaan dalam rancangan PPAS tahun anggaran 2019 ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebesar Rp. 5 milyar dan untuk Anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada rancangan PPAS dialokasikan untuk pembayaran utang pokok sebesar Rp. 3 milyar, penyertaan modal pada Bank Sulsel dialokasikan sebesar Rp. 5,25 milyar.

“Semoga pembahasan mengenai KUA PPAS dapat dtuntaskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD,” harap Taufan.

Sementara Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengatakan, KUA-PPAS 2019 harus ditetapkan paling lambat 30 November 2018.

“Iya, ini secepatnya harus ditetapkan kalau kita melewati batas dari yang ditentukan kita akan ditegur Kemendagri. Namun jika kita tepat waktu, itu juga akan menjadi poin bagi pemerintah daerah,” tandas Kaharuddin. (MP1)


div>