RABU , 14 NOVEMBER 2018

Kuasa Hukum ALPMM Somasi Pemkot & PT MTIR

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Jumat , 02 November 2018 10:45
Kuasa Hukum ALPMM Somasi Pemkot & PT MTIR

ANDRI/RAKYATSULSEL. DITATA. Pedagang sedang membersihkan puing-puing bekas lapak mereka di Pasar Sentral Makassar. Pemkot Makassar tengah mencari investor untuk membangun ruko baru di sekitar New Makassar Mal (NMM).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Relokasi pedagang di tiga lokasi yakni di Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan KH Ramli dan Jalan Agus Salim telah dilakukan, namun masalah belum juga terselesaikan, lantaran harga lods belum juga disepakati antara para pedagang dengan pihak PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku pengembang New Makassar Mall.

Aliansi Pedagang Makassar Mal (ALPMM) menunjuk Erwin Kallo & Co sebagai Kuasa Hukum untuk melakukan somasi ke PT MTIR.
Muh Fadly Ziljalal, SH, salah satu Tim Kuasa Hukum ALPMM, mengatakan, pihaknya telah mengajukan somasi ke PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR). Surat somasi tersebut tertanggal 26 Oktober 2018.

“Dalam hukum acara sebelum melakukan gugatan, kita harus lakukan somasi dulu. Kemarin, kita telah somasi MTIR dan Pemkot Makassar,” ucap Fadly, Kamis (1/11).

Khusus MTIR, lanjut Fadly, somasi yang dilakukan ke pengembang New Makassar Mall (NMM) itu terkait persoalan harga. Pasalnya, melalui PD Pasar Makassar Raya telah mengeluarkan SK harga Rp 42,158 juta. Namun, harga tersebut berubah hingga ratusan juta per meter.

Menurutnya, persoalan harga ini seharusnya sudah lama ditetapkan. Bahkan, PD Pasar sudah mengeluarkan SK untuk harga lods sebesar Rp 42,158 juta. Tapi dalam perjalanannya, MTIR dalam menetapkan harga justru tidak sesuai ketetapan.

“Sudah berlarut-larut ini persoalan ketetapan harga antara para pedagang dengan MTIR. Perlu diketahui, pedagang ini adalah pemilik sah karena pedagang punya sertifikat hak milik rumah susun, berdasarkan undang-undang rumah susun,” bebernya.

Oleh karena itu, Fadly memastikan jika pihaknya dalam waktu dekat akan menyerahkan dokumen terkait gugatan ke PT MTIR ke Pengadilan Negeri Makassar.

“Satu-satunya solusi itu kita ajukan gugatan ke Pengadilan. Minggu depan, kami dari Erwin Kallo and Lawyer akan segera melayangkan gugatan,” tegasnya.

Anggota Tim Kuasa Hukum ALPMM lainnya, Gunawan Syarifuddin, juga menambahkan bahwa tindakan PT MTIR yang menetapkan harga secara sepihak, merupakan tindakan melawan hukum, berdasarkan undang-undang rumah susun nomor 20 tahun 2011.

“Kami punya alas hak dan itu dasar gugatan kita ke Pengadilan Negeri,” ucapnya.

Olehnya itu, sambungnya, pihaknya juga telah melakukan somasi ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, untuk meminta solusi penyelesaian masalah pedagang resmi di pasar sentral.

“Kita minta Pak Wali berikan solusi dan kedua menetapkan harga yang telah dikeluarkan PD Pasar,” tambahnya.

Diketahui, surat somasi untuk PT MTIR dari kuasa hukum ALPMM di terbitkan 26 Oktober melalui nomor surat 022/EKC-Lit/SKL/X/2018. Sementara surat somasi untuk Wali Kota diterbitkan tanggal yang sama melalui nomor surat 021/EKC-Lit/SKL/X/2018. (*)


div>