SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Kuasa Hukum Bambang Bakal Ajukan SP3

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 24 Januari 2015 09:55
Kuasa Hukum Bambang Bakal Ajukan SP3

Bambang Widjojanto. (Int)

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bakal mengajukan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3). SP3 itu diajukan dengan alasan kepentingan umum.

“Permintaan penghentian perkara atau SP3 kita ajukan untuk alasan utama demi kepentingan umum,” kata Kuasa Hukum Bambang, Usman Hamid di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1/2015) dini hari.

Usman mengatakan, permintaan SP3 haruslah diajukan agar perkara korupsi yang ada di KPK bisa terselesaikan dengan cepat dan maksimal dikerjakaan oleh seluruh pimpinan KPK. Dia beralasan, KPK tidak dapat bekerja maksimal jika jumlah pemimpinnya berkurang.

“Penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, terutama yang belakangan ini banyak dapat sorotan masyarakat seperti penetapan BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka perlu didahulukan dengan memastikan bahwa pimpinan KPK bekerja secara maksimal, yaitu empat orang. Dengan begitu SP3 ini menjadi sangat penting, yaitu kepentingan umum,” kata Usman.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan hal senada. Mewakili masyarakat yang datang memberi dukungan terhadap KPK, Saldi meminta agar Bareskrim Mabes Polri mengeluarkan SP3 kasus Bambang Widjojanto.

“Pak Bambang baru bisa bekerja normal kalau dalam waktu sesingkat-singkatnya segera diterbitkan SP3 Pak Bambang. Artinya pimpinan KPK kembali menjadi empat orang,” kata Saldi di Gedung KPK.

Saldi juga mengatakan bahwa masyarakat meminta Presiden Jokowi memberi pesan pada Polri untuk menghentikan tindakan seperti ini lagi.

“Kita minta Presiden Jokowi untuk memberikan pesan pada jajaran kepolisian untuk menghentikan cara-cara tidak senonoh seperti ini,” ujar dia.

Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015) pukul 07.30 WIB usai mengantar puterinya sekolah. Bambang ditangkap atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010.

Bambang di-BAP sejak pukul 17.00. Hingga pukul 22.00 WIB, Bambang belum juga keluar dari gedung Bareskrim Polri. Sekitar pukul 23.00, Bareskrim Mabes Polri menyatakan Bambang telah menandatangani BAP-nya setelah diperiksa 12 jam lebih.

Walau sempat dinyatakan ditahan Polri, akhirnya Bambang dilepaskan pada Sabtu (24/1/2015) dini hari. Bambang terlihat keluar dari Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 01.28 WIB dini hari.  (mtronl)


div>