SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Kunjungan WNA Bebas Visa Meningkat Tajam, Tiongkok Mendominasi, Nih Angkanya!

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 26 Desember 2016 12:48
Kunjungan WNA Bebas Visa Meningkat Tajam, Tiongkok Mendominasi, Nih Angkanya!

Tenaga kerja asal Tiongkok. Ilustrasi foto: jpnn

JAKARAT – Kebijakan pelonggaran bebas visa yang dikeluarkan pemerintah dinilai sejumlah pihak salah sasaran. Target menarik wisatawan asing justru beralih pada ketertarikan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia dalam jumlah yang besar.

Meski sejumlah pemberitaan menunjukkan melonjaknya TKA level bawah, terutama Tiongkok, pemerintah baru sebatas memberikan reaksi retorika. Suara keras agar kebijakan bebas visa dievaluasi juga belum mendapat jawaban resmi.

Anggota Komisi I DPR, Hidayat Nur Wahid, menyatakan, bantahan perihal jumlah TKA Tiongkok dari pemerintah hanya pernyataan. Pemerintah belum menunjukkan data riil yang dimiliki mengenai jumlah TKA Tiongkok, yang disebutkan Presiden Joko Widodo ‘hanya’ berjumlah 21 ribu.

“Paling penting bukan membantah jumlah. Presiden harus terjun ke lapangan untuk mengoreksi masalah tersebut,” katanya.

Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR itu, menyatakan, sudah banyak kasus warga negara asing yang memanfaatkan bebas visa dari Indonesia.

Contohnya, kasus warga Tiongkok menanam cabai di Bogor yang memiliki kandungan bakteri. Selain itu, ada perusahaan investor Tiongkok yang dengan bebas mengibarkan bendera mereka, mengubah nama jalan, bahkan mempersulit akses pemerintah untuk masuk.

“Realitasnya, masyarakat sudah mencium potensi gangguan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” tutur Hidayat.

[NEXT-RASUL]

Menurutnya, fenomena tersebut belum pernah terdengar saat kebijakan bebas visa belum diterapkan. Karena itu, ada baiknya pemerintah melakukan koreksi dan mengkaji ulang kebijakan bebas visa, terutama kepada Tiongkok.

“Kebijakan bebas visa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” kata Wakil Ketua Dewan Syura PKS itu.

Menurut Hidayat, komisi I sudah berbulan-bulan lalu mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan bebas visa harus dikaji ulang dengan serius. Apalagi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak seimbang. Dalam arti, masyarakat Indonesia yang ingin menuju Tiongkok tidak mendapatkan fasilitas bebas visa.

“Sudah jelas tidak ada prinsip resiprokal. Tidak ada keseimbangan dan tidak ada kesetaraan. Pemberian bebas visa seharusnya memiliki asas resiprokal dan saling menghormati,” tandasnya.

Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkum HAM, pemberlakuan bebas visa memang mampu meningkatkan kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke dalam negeri. Di situ disebutkan, perlintasan warga asing yang menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) meningkat tajam. Yakni, dari 3.065.133 pada 2015 menjadi 5.170.883 (per 18 Desember 2016).

Di antara jumlah itu, Warga Negara (WN) Tiongkok mendominasi. Eskalasi orang asing asal negeri tersebut meningkat 15 persen (246.409) atau menjadi 1.329.847 dari sebelumnya 1.083.438 orang. Jumlah itu di atas Singapura dan Malaysia yang tahun lalu berada di urutan teratas.

“Tiongkok memang trennya meningkat,” ujar Kabaghumas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno.

[NEXT-RASUL]

Peningkatan kunjungan WN Tiongkok juga bisa dilihat dari data Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Sampai Oktober 2016, jumlah kunjungan turis asal Tiongkok mencapai 1.221.422 atau meningkat 25 persen dari tahun lalu, yakni 984.049.

“Bila dilihat dari sisi wisata dan investasi, peningkatan kunjungan itu adalah prestasi. Tapi, dari pertahanan dan imigrasi harus diwaspadai,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Maret lalu. Sebanyak 169 negara bebas berkunjung ke Indonesia hanya cukup dengan bermodal paspor. Salah satunya Tiongkok. Penerima bebas visa kunjungan boleh tinggal maksimal 30 hari di Indonesia. Setelah itu, mereka harus kembali ke negara asal.

Agung mengakui, perlu ada pengetatan pengawasan terhadap melonjaknya jumlah kunjungan WN Tiongkok itu. Sebab, tidak tertutup kemungkinan bakal marak terjadi pelanggaran imigrasi dan ketenagakerjaan seperti yang ramai akhir-akhir ini.

“Angka itu belum mencerminkan orang bekerja. Jadi, dokumen ketenagakerjaan harus dilihat,” ucapnya.

Catatan Ditjen Imigrasi, jumlah pelanggaran hukum pidana dan administrasi keimigrasian juga meningkat. Tercatat, 329 kasus pro-justitia (pidana hukum) dan 7.787 tindakan administratif keimigrasian diungkap imigrasi pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Diantara pelanggaran dokumen, Tiongkok mendominasi dengan 1.837 kasus.

Terkait kasus TKA ilegal asal Tiongkok yang bekerja di sektor industri pabrik, kasus tersebut harus dimulai dengan klarifikasi. Bila TKA itu memiliki izin tinggal tapi tidak memiliki izin bekerja, berarti pihak sponsor atau yang mempekerjakan orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

Upaya klarifikasi itu juga bisa dilakukan bila ditemukan WNA yang mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Begitu pula pemain sepak bola asing yang bermain di klub Indonesia. Semua warga asing yang bekerja di Indonesia harus mengantongi kartu tenaga asing dan sponsornya wajib mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). (jp)


div>