• Senin, 24 November 2014
Iklan | Epaper | Redaksi | Citizen Report

Kurikulum 2013, Profesi Guru Bahasa Daerah Terancam Punah

Selasa , 01 Januari 2013 22:13
Total Pembaca : 368 Views

BANDUNG — Guru bahasa daerah di Indonesia terancam kehilangan pekerjaan apabila Kurikulum 2013 yang saat ini masih uji publik telah diterapkan.

“Di dalam Kurikulum 2013 salah satunya ada poin meniadakan mata pelajaran muatan lokal (mulok), pengaruhnya bukan hanya kepada guru pengajar bahasa sunda namun juga kepada seluruh guru pengajar bahasa daerah di Indonesia,” kata Iwan Hermawan dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung, Senin.

Iwan yang ikut serta dalam aksi unjuk budaya Menolak Kurikulum 2013 di depan Gedung Sate Bandung, menegaskan tentang penolakannya terhadap Kurikulum 2013 karena perubahan tersebut dilakukan secara reaktif dan terkesan tergesa-gesa sehingga tidak memperlihatkan adanya visi pendidikan yang jelas.

“Jadi bukan guru bahasa sunda saja yang terancam, guru bahasa padang, Bali, Jawa, dan pengajar bahasa daerah lainnya di Indonesia juga terancam kehilangan pekerjaannya,” katanya.

Ia menuturkan, perubahan kurikulum juga tidak didahului oleh riset dan evaluasi yang sungguh-sungguh atas kurikulum saat ini yakni KTSP.

“Perubahan kurikulum ini mereduksi mata pelajaran mulok khususnya pelajaran bahasa daerah,” katanya.

Kurikulum baru ini, lanjut dia, juga akan mengintegrasikan pelajaran bahasa daerah ke dalam pelajaran seni budaya dan olah raga.

Oleh karena itu, kata dia, pengajar seni, budaya, dan olah raga akan disatugurukan sehingga selain mengancam guru bahasa daerah, Kurikulum 2013 juga mengancam guru pengajar mulok lainnya seperti guru bahasa inggris SD dan TIK.

Dikatakannya, kurikulum baru ini akan mulai diberlakukan Juni 2013 dan para guru mulok hanya memiliki enam bulan sebagai persiapan.

“Persiapan enam bulan ini tidak akan cukup, maka kita harus menolak Kurikulum 2013,” katanya.

Pihaknya menambahkan, perubahan kurikulum 2013 bukan inisiatif Kemendikbud dan ia menilai ada semacam desakan politis dalam penyusunan kurikulum ini.

“Hal ini karena kepentingan kapitalis yang diuntungkan penerbit karena nantinya ada buku pelajaran baru. Penyusunan kurikulum jelas merugikan, juga tidak melibatkan guru,” kata dia. (ant/aku)