SELASA , 19 JUNI 2018

Lagi, Lima Kader Golkar Dipecat

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 30 Mei 2018 11:30
Lagi, Lima Kader Golkar Dipecat

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid bersama Sekjen Idrus Marham. ist

– Rahmansyah Melawan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Partai Golkar Sulsel dibawah komando Nurdin Halid, kembali melayangkan surat pemecatan kepada lima kadernya di Kabupaten Gowa. Masing-masing, Muh Kasim Sila, Mussadiyah Rauf, Irmawati Haeruddin, Fatmawati Bangsawang dan Sugianto Pettanegara. Golkar Sulsel juga mengusulkan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Sulsel, Rahmansyah dan Hj Rismawati Kadir Nyampa.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Partai Golkar Sulsel, Risman Pasigai, mengakui, jika adanya PAW terhadap kader tersebut berdasarkan usulan DPD Golkar Sulsel. Selain dua di DPRD Sulsel ada satu di DPRD Gowa.

“Surat pengusulan pemberhentian ya sebagai kader Partai Golkar, kita sudah kirim ke DPP Golkar, dan hasilnya ada PAW untuk lanjutkan,” ungkap Risman.

Mengapa dipecat? Risman mengaku bahwa ketiganya sangat kuat diduga melanggar peraturan organisasi nomor 5 tentang kedisiplinan organisasi dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) nomor 4 tentang Pilkada.

“Jadi diduga kuat mendukung paslon selain usungan Golkar di Pilgub Sulsel. Ini kan melanggar aturan,” terangnya.

Sementara, Ketua Bappilu DPD I Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal itu bukan kewenangannya menjawab. “Pemecatan tiga kader Golkar, tanya bidang OKK,” singkatnya.

Sedangkan, Anggota Fraksi Partai Golkar Sulsel, Hoist Bachtiar, mengatakan, Rahmansyah dan Risma Kadir Nyampa dipecat dengan alasan yang jelas, yakni tidak mendukung bukan usungan Partai Golkar.

“Sesuai aturan partai. Artinya, Fraksi Partai Golkar bukan kejam, tapi tegas. Ini menyangkut perintah partai yang tidak dijalankannya. Jadi kalau tidak ikuti aturan partai harus diberikan sanksi,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel ini memberikan nasihat bahwa apa yang dilakukan keduanya tentu adalah sebuah kesalahan serta tidak diakui partai.

“Mereka sudah memilih jalannya masing-masing dengan tidak mentaati perintah partai,” kata Plt Ketua DPD II Golkar Gowa ini.

Adanya sudat pemecatan tersebut, telah diketahui oleh Rahmansyah dan Rismawati Kadir Nyampa. Begitupun adanya keinginan Golkar dibawah NH, untuk melakukan PAW. “Surat PAW dan pemecatan itu sudah lama,” kata Rahmansyah, saat dikonfirmasi, Selasa (29/5) kemarin.

Adanya surat pemecatan dan PAW tersebut, menurut Rahmansyah, tidak sesuai dengan prosedur ketentuan partai. Sehingga, pihaknya melakukan upaya agar PAW dirinya tidak terjadi hingga masa jabatannya berakhir 2019 mendatang.

“Pemecatan tidak sesuai prosedur dan seharusnya oknum-oknum yang ada di Golkar itu harus paham,” ucapnya.

Rahmansyah juga menyebutkan, saat ini upaya yang diambil mulai melakukan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar. “Saya sudah tempuh dengan keberatan ke DPP Golkar. Saya juga masukkan gugatan ke Mahkamah Partai,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, Rahmansyah akan digantikan Mapperessa Tutu, sedangkan Rismawati Kadir Nyampa digantikan oleh Abdul Djabbar Hijaz.

Menanggapi kondisi tersebut, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, mengatakan, pemecatan yang dilakukan oleh NH adalah bentuk sikap tegas bagi kadernya yang tidak patuh dengan titah partainya. Apalagi, sebagai calon gubernur Sulsel, NH tentunya punya aturan sendiri bagi kadernya untuk dapat memenangkannya di pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Partai Golkar sebagai institusi tentu punya aturan main membangun disiplin kader dan anggotanya.
Sepanjang penegakan aturan main itu dilakukan secara adil dan proporsional, seharusnya diterima. Tentu kader yang diberhentikan sudah paham risiko pilihan sikap politiknya,” kata Luhur.

Luhur menjelaskan, hal itu sangat terlihat jelas pada pemecatan Rahmansyah dan Rismawati yang menyatakan dukungannya ke kandidat lain. Hal itu tentu bertolak belakang dengan aturan di Partai Golkar yang mewajibkan memenangkan NH.

“Sejak awal Pak Rahmansyah dan Bu Rismawati KN memang konsisten bersikap mendukung IYL. Mereka pun berasal dari basis dukungan yang sama. Secara elektoral, pergantian itu bukan lagi sebagai upaya untuk meningkatkan perolehan suara,” pungkasnya. (*)


div>