• Rabu, 20 Agustus 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Lahan Pasar Pasar Di Makassar Satu Persatu Menyusut (1)

Disulap Jadi Lahan Parkir Hingga Ruko

Senin , 11 November 2013 09:43
Total Pembaca : 519 Views
MENYUSUT. Luas lahan Pasar Sentral dan Pasar Butung menyusut dari tahun ke tahun. (FOTO: ASEP/ RAKYAT SULSEL)

Baca juga

RAKYATSULSEL.COM, MAKASSAR – Lahan pasar di Kota Makassar dari hari ke hari kian menyusut. Modusnya, apalagi kalau bukan komersialisasi alih fungsi untuk mengeruk keuntungan sepihak. Mulai disulap dari lahan parkir hingga jadi ruko.

Data yang dihimpun Rakyat Sulsel, luas lahan 4 pasar yang berada dalam naungan PD Pasar Makassar Raya tidak diyakini kewajarannya. Pasar-pasar itu adalah; Pasar Sentral, Pasar Butung, Pasar Terong dan Pusat Niaga Daya.

Penilaian tidak wajar dikuak pertama oleh BPK-RI. Ditemukan adanya perbedaan antara luas lahan yang tertera dalam perjanjian kerjasama antara Pemkot Makassar dengan pihak ketiga dengan luas lahan yang tertera dalam Sistem Informasi Geografi (SIG) Aset Daerah dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Pasar Terong misalnya, dalam naskah perjanjian kerjasama disebutkan luas tanah yang dijadikan penyertaan modal Pemkot Makassar dalam perjanjian Kerjasama Peremajaan dan Pengembangan serta Pengelolaan Pasar Terong adalah 1,6 Ha.

Nilai tersebut, berbeda dengan luas tanah Pasar Terong yang dijadikan penyertaan modal kepada PD Pasar pada Tahun 2001, yakni seluas 16.368 m2, juga berbeda dengan luas tanah Pasar Terong dalam laporan appraisal Tahun 2004 dan HPL seluas 13.253 m2.

Hal yang sama juga terjadi pada luas lahan Pusat Niaga Daya. Dalam naskah perjanjian kerjasama disebutkan luas tanah yang dijadikan penyertaan modal Pemkot Makassar dalam perjanjian Kerjasama Peremajaan dan Pengelolaan Pusat Niaga Daya adalah 84.000 m2.

Luas tersebut berbeda dengan luas tanah Pasar Daya yang dijadikan penyertaan modal kepada PD Pasar Makassar Raya seluas 12.222 m2.

Sedangkan, dalam lampiran daftar aset Tetap Tanah yang disajikan dalam Neraca Tahun 2010, masih terdapat seluas  2.188  m2 yang tercatat sebagai pasar Kecamatan Daya.

Dari 4 pasar ini, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI  terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2 di antaranya kemungkinan mengalami penyusutan lahan, yaitu Pasar Sentral dan Pasar Butung.

Untuk Pasal Sentral, dalam naskah perjanjian kerjasama disebutkan luas tanah yang dijadikan penyertaan modal  Pemkot Makassar dalam perjanjian Kerjasama peremajaan dan pegembangan Pasar Sentral Ujung Pandang adalah 23.893 m2.

Nilai  ini, berbeda dengan luas tanah Pasar Sentral dalam laporan Sistem Informasi Geografi (SIG) Aset Daerah Tahun 2003 seluas 33.862 m2, sedangkan sesuai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) luas Pasar Sentral adalah 24.830 m2.

Sedangkan, untuk Pasar Butung, dalam naskah perjanjian kerjasama disebutkan luas tanah yang dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar dalam perjanjian Kerjasama peremajaan dan pengembangan  Pasar Butung adalah 7.432 m2.

Luas tanah ini, sama dengan luas tanah dalam laporan Sistem  Informasi Geografi  (SIG)  Aset  Daerah  Tahun  2003.

Namun, nilai tersebut berbeda dengan luas tanah Pasar Butung hasil appraisal Tahun 2004  dan luas tanah yang dijadikan penyertaan modal kepada PD Pasar Tahun 2001 yaitu seluas 7.704 m2 dan HPL seluas 7.350 m2.

Terkait dengan adanya penyusutan lahan di 2 pasar tersebut, Direktur PD Pasar Makassar Raya, Rusman Abu Tahir mengakui adanya penyusutan lahan di sejumlah pasar, misalnya di Pasar Sentral.

“Memang ada penyusutan. Itu karena tidak semua luas pasar Senteral di kerjasamakan. Kami sudah berikan keterangan ke BPK saat itu,” katanya.

Menurut Rusman, adapun sisa lahan yang tidak dimasukkan dalam perjanjian kerja sama, dijadikan sebagai lahan parkir. “Ia kan ada dijadikan lahan parkir. Dan ada sebagian ruko besar itu tidak dikerjasamakan, yakni blok A,” ujarnya.

Keterangan berbeda, justru dikemukakan oleh Kepala BPN Makassar, Andi Akbar. Menurutnya, memang telah terjadi penyusutan lahan di sejumlah pasar, seperti Pasar Sentral dan Pasar Butung yang dikarenakan pengklaiman yang dilakukan masyarakat sekitar terhadap lahan pasar-pasar tersebut.

Akbar juga mengatakan, tidak sedikit lahan yang dulunya menjadi aset Pemkot Makassar kemudian disertifikat-kan oleh perorangan di BPN Makassar.

Terkait hal itu, menurut Akbar, pihak kecamatan-lah yang perlu dipertanyakan. “Sebab, mereka yang diberikan amanah untuk menjaga aset pemkot dengan baik. Apalagi, setiap orang yang ingin menerbitkan sertifikat juga dibutuhkan rekomendasi dari camat dan lurah setempat,” terangnya.(pep-awl-M6)