SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Lahannya Diklaim GMTD, Warga Mariso Mengadu Ke Dewan

Reporter:

Arini Pratami

Editor:

Muhammad Alief

Rabu , 29 Agustus 2018 20:18
Lahannya Diklaim GMTD, Warga Mariso Mengadu Ke Dewan

Sekretaris DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar, saat menerima Warga Kecamatan Mariso Yang Mengeluhkan Lahannya Diambil PT GMTD, Di Ruang Aspirasi DPRD Kota Makassar, Rabu (29/8).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah masyarakat Kecamatan Mariso berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar untuk melaporkan tindakan PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang dianggap merebut lahan warga yang bermukim disana. Namun, tak satupun Anggota DPRD Kota Makassar menerima pengunjuk rasa tersebut.

Salah satu warga Kecamatan Mariso yang ikut berunjuk rasa menjelaskan, awalnya lahan yang sudah digunakan warga selama bertahun-tahun tersebut merupakan laut yang ditimbun secara gotong royong. Kemudian, digunakan untuk membangun rumah dan kebutuhan warga lainnya.

“Dulunya itu laut, yang oleh masyarakat digarap sekian tahun, mereka sudah mendapat alas hak berupa surat garapan dari pemerintah setempat saat itu, dan ada yang ditingkatkan statusnya jadi sertifikat,” ungkap Irfan yang dikonfirmasi setelah melakukan aksi demostrasi, Rabu (29/8).

Namun, secara tiba-tiba Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makssar mengeluarkan putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Mks yang membatalkan beberapa sertifikat dan alas hak milik warga yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal, sebagian masyarakat sudah memiliki alas hak, bahkan ada juga yang sudah memiliki sertifikat.

Pasalnya, diatas lahan tersebut ditinggali oleh sekitar 90 KK. Selain itu juga terdapat fasilitas umum masyarakat, seperti masjid. Maka, pihaknya merasa kepututusan yang diambil oleh PTUN Makassar ini akan mengancam hajat hidup orang banyak.

Pihaknya berharap, sebagai lembaga pengawas, DPRD Kota Makassar dapat memediasi antara antara PT. GMTD dan masyarakat Kecamatan Mariso.

“Sehingga seyogyanya mungkin pihak DPRD dapat memediasi dengan pihak yeng bersengketa lahan. Agar kiranya tidak menimbulkan dampak sosial kepada masyarakat yang berdomisili disekitar lahan tersebut,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada seluruh stakeholder Kota Makassar dapat memperhatikan masalah ini. “Kurang lebih ada 90 KK, kita berharap ini jadi perhatian dari seluruh stakeholder kota makassar. Sebelum berlanjut ketindakan hukum yang lebih jauh, mereka bisa jadi mediator,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar yang menerima para pengunjuk rasa tersebut menjelaskan bahwa pihaknya akan mempertemukan perwakilan pengunjuk rasa dengan Komisi A DPRD Kota Makassar.

“Tugasku hanya memediasi aspirasinya ke komisi terkait, Insya Allah hari jum’at perwakilannya saya antar ke Komisi A,” bebernya.

Lanjut pria berkacamata ini, saat bertemu dengan Komisi A, perwakilan pengunjuk rasa dipersilahkan menyampaikan aspirasinya. Dari pertemuan tersebut, maka kemudian akan dijadwalkan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Belum RDP, nanti setelah diterima baru kita tau,” singkatnya. (*)


div>