SABTU , 20 OKTOBER 2018

Lakukan Audit Abal-abal, Mantan Kadis di Sinjai Segera Tuntut Inspektorat Sulsel

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 21 Januari 2016 14:07

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mantan Kepala Dinas Kominfobudpar Sinjai, Ahmad Suhaemi menyatakan, dalam waktu dekat akan menuntut Inspektorat Sulawesi Selatan (Sulsel). Inspektorat dinilai telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sinjai tanpa izin Gubernur Sulsel.

Proyek yang dimaksud, yakni pengadaan peralatan jaringan internet sekolah Dinas Kominfobudpar Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012. Hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 80/B/2015/PT.TUN.MKS.

Ia menilai audit yang dilakukan Inspektorat Sulsel telah merugikannya. Akibatnya, pihaknya harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun, kehilangan jabatan, dan nama baiknya tercemar.

“Saya akan melaporkan hal ini kepada Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekaligus, menempuh langkah hukum selanjutnya agar nama baik saya direhabilitasi,” tuturnya, Rabu (20/1).

Sementara Kuasa Hukum Ahmad Suhaemi, Khaer Ilyas Syurkati, menjelaskan masalah tersebut berawal dari proyek pengadaan peralatan jaringan internet sekolah Dinas Kominfobudpar Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012. Namun dalam perjalanannya, terdapat selisih sebesar Rp74 juta berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Sinjai. Kemudian, selisih tersebut diselesaikan kontraktor pelaksana sebelum proyek selesai.

“Tiba-tiba saja Inspektorat Sulsel masuk melakukan audit dan menyatakan ada temuan yang menjadi kerugian negara sebesar Rp 226 juta yang kemudian bergulir di Kejati Sulselbar,” terangnya.

Padahal, kata dia, persoalan di tingkat kabupaten sudah selesai. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun dikatakannya tidak ada lagi masalah. Sebab, selisih dana tersebut sebelumnya memang telah diselesaikan sebelum proyek selesai.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, disebutkan Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa karena audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah yang disengketakan tersebut terbukti berada di luar ruang lingkup kewenangan Tergugat (Inspektorat Sulsel) serta audit yang dilakukan tidak sesuai dengan standar audit sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tanpa ada pemeriksaan dan pembelaan dari Penggugat (Ahmad Suhaemi). Terlebih lagi, audit yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin Gubernur Sulsel, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo adalah cacat hukum dari segi kewenangan dan prosedural.

“Dalam putusan Mahkamah Agung ini, mewajibkan kepada Inspektorat Sulsel untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Inspektorat Sulsel Nomor 700.04/807/B.I/itprov tanggal 3 April 2014 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jaringan internet sekolah Dinas Kominfobudpar Sinjai Tahun Anggaran 2012,” tambahnya.

Lebih jauh, Khaer mengungkapkan, hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung tersebut, belum ada itikad baik dari Inspektorat Sulsel untuk meminta maaf kepada kliennya yang telah mengalami kerugian cukup besar. “Tidak ada kerugian negara dalam persoalan ini, tapi klien kami harus dihukum atas hasil audit abal-abal,” tegas Khaer.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Sulsel Yusuf Sommeng mengatakan, putusan tersebut sudah inkra sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. “Tidak usah bahas lagi, ini kan putusannya sudah inkra,” kata Yusuf.


div>