KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Lakukan Pendalaman Kasus Korupsi, Kejari Geledah RSUD Jeneponto

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Iskanto

Rabu , 05 Desember 2018 16:41
Lakukan Pendalaman Kasus Korupsi, Kejari Geledah RSUD Jeneponto

Kejaksaan Negeri ( Kejari) Jeneponto, melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, Jalan Ishak Iskandar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Rabu (5/12).

JENEPONTO, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Negeri ( Kejari) Jeneponto, melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, Jalan Ishak Iskandar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Rabu (5/12).

Penggeledahan ini diback up langsung oleh Tim Pegasus Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Aipda Abd Rasyad bersama tiga orang anggotanya.

Enam ruangan berhasir disisir oleh pihak Kejari diantaranya Ruang Kabid Keperawatan, Ruang Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik, Ruang Bendahara RSUD dan berhasil mengamankan berkas yang dimuat dalam sebuah koper besar.

Penggeledahan ini berdasarkan dugaan korupsi anggaran makan minum pasien dan anggaran penjagaan malam (piket) RSUD Jeneponto yang diduga mengalami penyimpangan sebesar Rp. 800 juta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) pada tahun 2013.

Kasi Intel Kejari Jeneponto, Muh. Nasran mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan untuk pendalaman kasus dugaan korupsi di RSUD Jeneponto.

” Penggeledahan ini merupakan pengembangan dugaan kasus korupsi uang makan minum. Kami telah mengamankan sejumlah dokumen untuk sementara. Kami akan dalami kembali kemudian akan kami sikapi,” ujarnya setelah melakukan penggeledahan.

Pihak Kejari Jeneponto juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari pihak RSUD Jeneponto. Dia juga menargetkan kasus ini akan diselesaikan sebelum akhir tahun.

” Sejauh ini telah ada 10 an lebih saksi – saksi dari pihak rumah sakit, kami akan mengumukan secepatnya hasil penyelidikan ini. Penyeselaian kasus ini kami upayakan selesai sebelum akhir tahun 2018,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, Direktur RSUD Jeneponto pada tahun 2013 adalah dr. Saharuddin. Sejauh ini pihak RSUD Jenponto masih belum bisa dikonfirmasi terkait penggeledahan ini. Bahkan terkesan menghindar dari media.

Sementara itu, Sekda Jeneponto, Dr. Syafruddin Nurdin yang juga mantan Direktur RSUD Jeneponto mengatakan bahwa pihak RSUD harusnya mampu mempertanggungjawabkan.

” Hal – hal yang berhubungan dengan dana pemerintah, uang negara, harus dipertanggungjawabkan mulai dari pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Kalau itu tidak mampu dilakukan siapapun lalu kemudian menjadi sebuah masalah dan menjadi temuan lalu kemudian didorong mejadi sebuah kasus hukum kami mengapresiasi dan ikut mendukung,” ujarnya.

Dirinya mengapresiasi langkah – langkah pihak Kejaksaan. Bagi dia, RSUD ini tempat pelayanan publik. Semua harus dilakukan dengan kepastian ketepatan dan kenyamanan. Kalau ada yang terganggu dia punya elemen lalu kemudian menjadi ketidaksesuaian dengan ekspektasi masyarakat terkadang rumah sakit menjadi tempat keluhan.

” Semoga ini menjadi pembelajaran. Yang saya pahami Kejaksaan itu bersifat atas LHP BPK, artinya ada temuan – temuan yang disuguhkan oleh BPK yang ditindaklanjuti oleh kejaksaan karena mungkin dianggap tidak ada niat baik pihak rumah sakit menyelesaikan masalahnya,” jelasnya.

Menurutnya, LHP BPK biasanya memberi waktu untuk penyelesaian masalah minimal 60 hari.

” setelah itu kita juga masih bisa meminta dispensasi yang biasanya diberikan. Tapi karena sudah bertahun – tahun tidak ditindaklanjuti makanya didoronglah penegak hukum dan kita mengapresiasi,” pungkasnya. (Jejeth)


div>