SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Lapindo: Silakan Gugat Kami

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 28 April 2017 14:07
Lapindo: Silakan Gugat Kami

BELUM BEHENTI: Pipa-pipa untuk mengalirkan lumpur Lapindo yang berada di dalam tanggul. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

RAKYATSULSEL.COM – Penyelesaian ganti rugi untuk 30 pengusaha korban lumpur Lapindo kembali terkatung-katung. Setelah pemerintah memutuskan tidak memberikan dana talangan, pihak Lapindo juga tidak kunjung memberikan kejelasan.

Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla mengaku, pihaknya tidak pernah menjanjikan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan pengusaha yang nilainya Rp 701,68 miliar. ”Kami tidak punya kesepakatan apa pun dengan pengusaha terkait ganti rugi (aset),’’ ujarnya saat dihubungi Jawa Pos.

Andi yang tengah berada di Singapura untuk berobat pun memberikan sinyal bahwa proses ganti rugi itu tidak bisa dilakukan saat ini. Sebab, kondisi finansial Lapindo memang tak memungkinkan. Karena itu, bukannya membayar, Lapindo justru menantang para pengusaha korban lumpur untuk menggugat secara perdata. ’’Kalau mereka mau gugat silakan, nanti (bila diputus) wanprestasi, silakan ambil barang-barangnya,’’ katanya. ”Tapi, sampai sekarang juga nggak digugat-gugat,” imbuhnya.

Mengenai hasil rapat kabinet di Kantor Presiden Rabu (26/4) yang memutuskan pemerintah tidak akan memberikan dana talangan untuk ganti rugi kepada pengusaha, Andi menyatakan tidak kaget. Sebab, menurut dia, pemerintah sejak awal tidak mau ikut campur dalam polemik ganti rugi tersebut. ”Tapi, nanti kami pelajari dulu detail keputusan rapat kabinetnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pemerintah hanya akan berperan dengan mendorong pihak Lapindo agar segera menyelesaikan ganti rugi kepada pengusaha dengan mekanisme business-to-business. ”Bila tidak tercapai kesepakatan, masih dimungkinkan melalui jalur perdata,” katanya.

Bagaimana tanggapan pengusaha korban lumpur? Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) Ritonga membantah pernyataan pihak Lapindo yang menyatakan tidak memiliki kesepakatan dengan pengusaha. Sebab, lanjut dia, pada 2006 pihak Lapindo dan pengusaha menyepakati mekanisme pembayaran ganti rugi secara business-to-business. ”Kami buat kesepakatan di depan notaris di Sidoarjo,” ucapnya.

Menurut Ritonga, dalam perjanjian di depan notaris itu disebutkan, pihak Lapindo menyatakan akan melunasi pembayaran 80 persen paling lambat Desember 2008. Sayang, hingga saat ini janji itu isapan jempol belaka. ”Buktinya, sampai saat ini kami belum terima pembayaran,” jelasnya.

Menyikapi pernyataan manajemen Lapindo yang mempersilakan pengusaha menggugat secara perdata, Ritonga mengatakan tidak akan menempuh jalur itu. Sebab, langkah tersebut dirasa percuma. ”Tapi, kami berniat menempuh jalur hukum dengan mengajukan keberatan lewat Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Tujuannya, mempertanyakan keputusan pemerintah yang memberikan perlakuan berbeda. Yakni, memberikan dana talangan untuk ganti rugi warga, namun tidak bersedia memberikan dana talangan untuk pengusaha. Padahal, di mata hukum, kedudukan warga dan pengusaha korban lumpur sama. ”Kami ini (pengusaha) kan juga warga Indonesia,” sebutnya. (*)


div>