RABU , 12 DESEMBER 2018

Laporan ASN Tembus 100

Reporter:

Suryadi - Iskanto -Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 03 Maret 2018 13:00
Laporan ASN Tembus 100

Dok. RakyatSulsel

* Terkait Ketidaknetralan di Pilkada

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pada masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 ada sejumlah laporan dugaan pelanggaran terkait ketidaknetralan ASN di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.

Jika terbukti, maka sanksi dari ketidaknetralan ASN tersebut tentu saja tidak ringan, mulai dari teguran, penurunan pangkat, penundaan kenaikan gaji hingga pada sanksi pemecatan.

Selain itu ketidaknetralan ASN dalam pilkada dinilai akan berdampak pada kekacauan birokrasi, karena adanya penyalahgunaan kewenangan khususnya bagi ASN yang menjabat sebagai pejabat dalam birokrasi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi yang dikonfirmasi perihal jumlah aduan netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada belum mengetahui persis jumlahnya. Namun, ia mengaku berdasarkan pengamatannya sudah ada dikisaran 100 lebih kasus keterlibatan ASN dalam politik praktis.

“Kita belum hitung totalnya, itu sudah di atas seratus kalau se Sulawesi Selatan. Makanya nanti itu ada kegiatan tanggal 8 mendatang, kegiatan Aparatur Sipil Negara pusat akan ditempatkan di Sulsel,” kata Laode.

Jumlah perkiraan keterlibatan ASN dalam politik praktis yang dikatakannya merupakan, temuan Bawaslu sebelum masa penetapan calon hingga pada masa kampanye saat ini. Namun memang, menurutnya pelanggaran terbanyak terjadi pada masa sebelum penetapan kandidat.

“Jadi itu harus dipisahkan sebelum penetapan dan sesudah penetapan. Waktu sebelum penetapan itukan disitu banyak sekali dan itu sanksinya masih sanksi dari KSN,” terangnya.

Ia menjelaskan, sanksi terberat akan didapatkan ASN pasca penetapan kandidat beberapa waktu lalu. Karena memang, apabila ada ASN yang kedapatan berpolitik praktis maka akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

“Tapi setalah penetapan ini kalau ada yang terbukti melanggar itu sanksinya sanksi adminitratif dan sanksi pidana. Jadi sekarang ini ada beberapa yang sedang di proses, itu bisa kena sanksi pidana dan administrasi,” paparnya.

Saat dikonfirmasi pihak Panwaslu Makaassar, melalui Koordinator Divisi bidang Hukum dan penindakan pelanggaran, Moh. Maulana SH. MH menuturkan, sejak penetapan calon hingga pencabutan nomor ada indikasi keterlibatan ASN di Makassar. Hanya saja lanjut dia, masih dilakukan investigasi sehingga belum bisa dipublikasikan oknum PNS yang diduga terlibat dalam kampanye terbatas.

“Pelanggaran PNS pasca penetapan paslon belum ada. Hanya ada beberapa informasi yang sementara diinvestigasi kebenarannya,” ujarnya saat ditemui Kamis kemarin.

Kendati demikian, Maulana mengakui sebelumnya terdapat 10 pelanggaran dilakukan oleh ASN atau PNS di jajaran lingkup Pemkot Makassar yang terlibat politik praktis salah satu kandidat. Pelanggaran tersebut, kata dia, pihak Panwas bersama Bawaslu sudah merekomendasikan ke komisi ASN untuk ditindak lanjut sesuai prosedur pelanggaran.

“Sebelumnya ada total 10 orang ASN Pemkot lakukan pelanggaran politik praktis, yang sudah kami rekomendasikan ke komisi ASN,” katanya tanpa menyebut nama.

Dia menambahkan, untuk jumlah semua kasus atau laporan yang ditangani saar ini sebanyak 24 kasus pelanggaran berada di meja Panwaslu Makassar. Terdiri dari 19 laporan dan 5 temuan pelanggaran.

“Totalnya ada 24, terdiri dari 19 laporan dan 5 temuan pelanggaran. Pelanggaran termasuk masuk ketidaknetralan ASN dan pelanggaran penyelenggara,” pungkasnya.

Sementara di Panwaslu Sidrap, sejauh ini belum menerima adanya laporan keterlibatan ASN walau ada kandidat incumbent yang maju. “Hingga saat ini kita belum mendapatkan laporan keterlibatan ASN,” katanya.

Belum adanya laporan tersebut, oleh panwaslu dianggap bahwa ASN yang ada di Bumi Nene Mallomo sudah mengetahui akan hal itu. Apalagi pihaknya intens melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pemberitahuan tertulis kepada ASN.

“Kita sudah melakuan sosialisasi secara langsung, kalau ASN tidak boleh terlibat. Kita sudah hadirkan beberapa kepala SKPD maupun camat dan lurah, dan kita juga menyurati secara tertulis,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Panwaslu Sidrap juga melakukan pemantau secara langsung pada saat kandidat melakukan sosialisasi atau kampanye. “Teman-teman di lapangan turus melakukan pemantauan pada saat kandidat melakukan kampanye. Jangan sampai ada ASN yang terlibat secara langusung atau menghadiri, kegiatan salah satu kandidat,” ungkapnya. (*)


div>