SENIN , 10 DESEMBER 2018

Laporan Dana Kampanye Rawan Manipulasi

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Selasa , 22 Mei 2018 10:00
Laporan Dana Kampanye Rawan Manipulasi

Ilustrasi, Dok. RakyatSulsel

– Bawaslu Akan Lakukan Pencocokan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pendanaan kampanye pada Pilkada 2015 lalu, menemukan fakta, tingkat pelaporan rendah dan isi laporan dimungkinkan tidak jujur dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan itu menjadi tidak sesuai, antara lain karena tidak menyertakan pengeluaran sebelum kampanye resmi dimulai, serta setelah kampanye usai.

KPU juga hanya menerapkan audit kepatuhan. Seperti memeriksa apakah laporan diserahkan tepat waktu. Audit tak memeriksa apakah jumlah yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pada Pilkada 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye. Regulasi tersebut memerintahkan petugas pengawas juga menelisik kesesuaian laporan dana kampanye dengan kegiatan riil pasangan calon di masa kampanye.

Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, Bawaslu mempunyai kapasitas untuk memeriksa kesesuaian laporan dana kampanye dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu.

“Memastikan kebenaran laporan, yang nanti bisa kami sandingkan dengan hasil pengawasan,” kata Ratna, Senin (21/5) kemarin.

Hal yang sama dikatakan Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi. Ia mengatakan, selain KPU, Bawaslu juga punya kewenangan untuk mencocokkan hasil laporan dana kampanye kandidat dengan pengawasan Bawaslu di lapangan. Meskipun memang, audit awal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan KPU.

“Setelah hasil dari audit awal keluar, Bawaslu juga akan melakukan pencocokan penggunaan anggaran yang dilakukan kandidat selama melakukan kampanye dengan laporannya ke KPU. Hal ini guna meminimalisir kecurangan kandidat dalam berkompetisi,” jelasnya.

“Makanya, nanti kita akan mengcrosschek hasil audit itu. Kan hasil audit itu dia tidak audit lapangan, dia hanya mencocokkan belanja dengan penggunaan dana kampanye saja. Nanti Bawaslu yang cocokkan hasil audit itu dengan hasil pengawasan Bawaslu di lapangan,” pungkasnya.

Sementara, Pakar Hukum Tata Negara Unhas Makassar, Prof Dr Aminudin Ilmar, berpendapat, jika selama ini hanya KPU atau lembaga publik lainnya yang bertugas memeriksa dana kampanye.

Sebaiknya untuk lebih ketat lagi, perlu keterlibatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pilkada untuk memeriksa serta mengawasi laporan dana kampanye.

“Kalau pendapat saya, seharusnya Bawaslu bisa memeriksa pendanaan kampanye supaya kalau terjadi pelanggaran bisa menjatuhkan sanksi kepada pasangan calon,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini Bawaslu tidak mengetahui secara detail dana kampanye karena kewenangan terbatas. Namun jika dilibatkan, maka pasti akan memperketat pengawasan.
“Ini yang harus dipikirkan. Menurut saya seperti itu,” imbuhnya. (*)


div>