RABU , 17 OKTOBER 2018

Larangan Atribut Natal, DPRD Sulsel Minta Hargai Fatwa MUI

Reporter:

Editor:

dedi

Rabu , 21 Desember 2016 16:54
Larangan Atribut Natal, DPRD Sulsel Minta Hargai Fatwa MUI

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini, menyatakan haram hukumnya seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim jelang Natal dan tahun baru.

Fatwa, ini masih menjadi polemik bagi sebagian kalangan khusus perusahaan seperti perhotelan, dan sejumlah restoran yang sering masih memberlakukan atribut natal bagi semua karyawan atau pelayan.

Terkait hal ini, Anggota DPRD Sulsel Fraksi ummat bersatu, Hengky Yasin meminta kepada masyarakat umum termasuk perusahaan juga penegak hukum untuk menghargai institusi MUI dan keputusannya yang dikeluarkan.

“Aturan MUI, representasi agama, harus dipahami semua pihak untuk dihormati,” kata Hengky di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (21/12).

Menurutnya, Wakil ketua Partai PKB Sulsel, menilai ini fatwa MUI tentang pelanggaran penggunaan atribut agama lain bagi seorang muslim adalah sudah tepat, dan tidak usah diperdebatkan. Yang penting, lanjut Hengky, tak boleh ada pemaksaan atau keharusan dari perusahaan agar karyawan menggunakan atribut yang dilarang MUI.

“Prinsipnya, tidak boleh ada pemaksaan terhadap keyakinan beragama bagi pemeluk agama lain,” terangnya.

Dia menuturkan, salah satu tugas MUI adalah membuat dan mengeluarkan aturan dalam bentuk fatwa serta tanggungjawab guna membimbing umat.

“Kemudian dengan fatwa ini kita berharap agar semakin memperkuat yang namanya toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan seseorang terhadap agamanya,” tuturnya.

Seperti diketahui, MUI mengeluarkan fatwa baru mengenai penggunaan atribut keagamaan non muslim. Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 ini menyatakan haram hukumnya seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim.


div>