SENIN , 22 OKTOBER 2018

Laskar PBB Gagal Dibentuk, Dewan Pesimis Bapenda Capai Target

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Senin , 17 September 2018 07:26
Laskar PBB Gagal Dibentuk, Dewan Pesimis Bapenda Capai Target

Kantor Bapenda Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti program pembentukan Laskar Pajak dan Bangunan (PBB) yang batal diwujudkan. Bahkan, mereka pun pesimis jika Badan Pendapatan Daerah (Bapeunda) Kota Makassar bisa mencapai target pendapatan PBB Rp155 miliar.

Anggota Banggar, Syamsuddin Baddolahi menilai Bapenda mengesampingkan pendapatan PBB. Padahal, menurunya pendapatan PBB cukup menjanjikan.

Kata dia, hal ini dikarenakan pendataan PBB belum dimaksimalkan. Akibatnya, Bapenda kerap kecolongan. Terbukti dengan banyaknya tunggakan PBB yang tidak dapat ditangani oleh Bapenda Kota Makassar.

“Kenapa program Laskar PBB ini ditiadakan? Pembentukan ini kan untuk meningkatkan pendapatan. Kalau dibiarkan terus menerus tanpa ada yang menilai, tentu ini akan menjadi kerugian kita bersama,” ujarnya, Minggu (16/9).

Ia pun pesimis jika Bapenda bisa mencapai target pendapatan dari sektor pajak PBB. Diketahui, target pendapatan pajak sektor ini di rancangan APBD-Perubahan 2018 sebesar Rp155 miliar meningkat Rp15 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp140 miliar.

“Target ini bisa tidak direalisasikan sebelum akhir tahun? Kalau tidak ada inovasi pemutakhiran data PBB,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan menjelaskan Laskar PBB batal dibentuk tahun ini lantaran membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan tepat sasaran. Pasalnya, laskar PBB ini memiliki konsekuensi teknis yang harus dimiliki oleh tiap lascar. Seperti kualifikasi untuk melakukan peniliaian Indeks Harga Satuan Bangunan.

“Tidak jadi karena kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan tepat sasaran. Hal ini tidak bisa dinilai oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan appraisal secara teknis. Harus ada syaratanya, seperti pendidikan minimal S1 atau D3 STM,” jelasnya.

Sementara untuk merekrut laskar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Bahkan melebihi dari target pendapatan di sektor ini. “Berapa banyak yang harus kita keluarkan dana untuk itu. Sementara untuk membiayai mereka adalah uang Negara. Jangan sampai target yang digunakan nanti,” tukasnya.

Meski program ini dibatalkan, ia mengaku realisasi pajak PBB per 7 Agustus sudah mencapai Rp68 miliar. Artinya wajib pajak yang sudah membayarkan pajak rumahnya mencapai 44% dari target Rp 155 miliar. Pihaknya pun optimis dari target pajak PBB tahun 2018 senilai Rp155 miliar bisa tercapai. Hal ini lantaran semua pihak bapenda dikerahkan untuk menarik pajak PBB.

“Apalagi, target PBB sampai bulan depan ini masih cukup signifikan lah untuk membantu pendapatan, tidak perlu kita naikkan. Saya masih optimis target pendapatan di sektor PBB masih bisa meningkat tanpa menurunkan appraiser. Tetapi ke depan, kita butuhkan. Kita hanya perlu menyesuaikan dulu,” ujarnya.

Mengenai anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pokok, pihaknya mengembalikan anggaran tersebut untuk SKPD yang membutuhkan.

“Kita kembalikan unuk kepentingan-kepentingan program yang lain. Mungkin tersebar di SKPD yang lain yang membutuhkan. Itu diatur oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” pungkasnya. (*)


div>