SELASA , 14 AGUSTUS 2018

Latah

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 27 April 2016 10:50
Latah

int

LATAH kalo kita sepakati artinya adalah mengulangi hal/perkataan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Maka dapat dikatakan hampir semua kepala daerah yang melakukan “inovasi” sudah pasti latah. Sebagai contoh Jokowi pada saat menjabat  sebagai Walikota Solo rutin melakukan blusukan. Ternyata kebiasaan tersebut berdampak positif bagi pembangunan dalam masyarakat Solo. Kebiasaan tersebut kemudian banyak juga dilakukan oleh kepala daerah di daerah lain.

Namun ternyata kegiatan blusukan ternyata memang menjadi kebutuhan untuk melakukan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dalam rangka menggali apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Kegiatan lain yang banyak dilakukan oleh kepala daerah adalah lelang jabatan, pelantikan pejabat atau SKPD ditempat yang tidak biasanya seperti di taman, pelabuhan bahkan ada juga yang d ipemakakaman atau kuburan.

Bagi penulis semua inovasi tersebut sah-sah saja, tapi yang terpenting adalah esensi dari semua seremonial tersebut. Jangan sampai hanya karena ingin membuat “pencitraan”  semata dalam rangka menaikkan elektabilitas dalam pertarungan Pilkada dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

Ternyata kegiatan yang kita sangkakan suatu perbuatan latah, ternyata jauh hari sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang, hanya saja kegiatan orang tersebut tidak diliput atau diekspos oleh media. Sebut saja kegiatan blusukan yang selama ini identik dengan kegiatan jokowi, ternyata jauh hari telah dilakukan oleh Djarot Syaiful Hidayat atau Wakil Gubernur DKI pada saat menjabat sebagai Walikota Blitar dari tahun 2000 s/d 2010.

Tidak semua kepala daerah itu memiliki kemampuan untuk memimpin atau memiliki “kepemimpinan” dan begitu juga sebaliknya banyak orang yang memiliki bakat kepemimpinan tapi tidak punya kesempatan menjadi pemimpin yang sebebanranya.

Pendidikan politik menjadi kata kunci bagi pemilih, agar kelak tidak asal memilih pemimpi, tapi memilih pemimpin. Latah sah-sah saja asal program kerja tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

[NEXT-RASUL]

Semoga saja DPR dan Pemerintah tidak mengutak atik kebijakan yang terkait regulasi Pilkada, seperti syarat calon perseorangan yang akan dinaikkan prosentasenye. Akibat banyak calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak lagi menjadikan Partai Politik sebagai satu-satunya kendaraan untuk bertarung dalam Pilkada serentak.

Pada akhirnya strategi pemilihan untuk memperoleh kekuasaanlah yang akan menentukan cara dan strategi yang akan dilakukan oleh calon Kepala Daerah, khususnya bagi petahana yang ingin mencalonkan lagi sebagai calon Kepala daerah. Sehingga sah-sah saja “kelatahan” seorang Kepala Daerah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. (*)


Tag
  • ema vox
  •  
    div>