RABU , 21 NOVEMBER 2018

Layakkah Caleg Incumbent Dipertahankan

Reporter:

Armansyah - Arini

Editor:

Iskanto

Senin , 29 Oktober 2018 07:23
Layakkah Caleg Incumbent Dipertahankan

Ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah kasus menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Diantaranya dugaan menerima fee atau uang jasa sebesar 30 persen dari camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Selain itu, kasus anggaran reses 50 anggota DPRD Kota Makassar tahun 2015-2016 yang diduga fiktif. Kejadian ini dinilai mempengaruhi tingkat kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat. Lantas, masih layakkah anggota dewan yang kembali maju pada Pileg 2019 mendatang untuk terpilih?

Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Azwar Hasan menjelaskan, bahwa proses hukum kedua kasus tersebut harus transparan agar masyarakat tidak dengan mudah melakukan spekulasi. Selain itu, juga menjadi penilaian baru masyarakat apakah masih memilih Caleg tersebut atau tidak.

“Pertama tentu masalah hukum tersebut harus tuntas, berikut penjelasannya terhadap masyarakat. Mereka terlibat atau tidak. Sepanjang belum tuntas, tentu akan menimbulkan spekulasi. Dan itu pasti mempengaruhi kepercayaan sekaligus harapan masyarakat. Oleh sebab itu, proses hukum mereka harus transparan. Karena masyarakat membutuhkan sebagai bahan pertimbangan apakah memilih mereka lagi atau tidak,” ujarnya, Minggu (28/10).

Hal itu, kata dia tidak hanya mempengaruhi anggota dewan yang tersandung kasus tersebut. Tapi juga lembaga legislatif secara institusi. “Dan itu tidak hanya mempengaruhi mereka secara personal. Tapi institusi secara keseluruhan,” jelasnya.

Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq menegaskan bahwa pihak Kejaksaan harus mempercepat proses penyelesaian dua kasus tersebut, agar lebih cepat memberikan status hukum bagi wakil rakyat yang terlibat kasus tersebut.

“Pihak Kejaksaan perlu mempercepat pengusutan dugaan reses fiktif ini agar ada kepastian hukum bagi anggota dewan yang melakukan reses fiktif,” tegasnya.

Bahkan, pihaknya beranggapan bahwa anggota dewan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan korupsi.

“Kedua dugaan kasus korupsi itu terkait erat dengan perilaku korup bagi anggota dewan dengan memanfaatkan kekuasaan (abouse of power) untuk melakukan korupsi,” tukasnya.

Ia pun juga menyampaikan agar masyarakat memberikan sanksi sosial bagi wakil rakyat yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

“Jelas ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat, tinggal kita mendorong masyarakat agar kita memberi sanksi sosial dan moril kepada mereka yang korup dengan tidak lagi memilih pada Pileg yang akan datang,” pungkasnya.

Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Naisya T Azikin menyebutkan, pejabat yang berada di legislatif dan eksekutif harus bersinergi.

“Harus itu legislatif dan eksekutif berhubungan baik. Kita sering komunikasi dengan mereka dan setiap ada acara-acara kita sama-sama,” ucap Naisya, Minggu (28/10).

Kata Naisyah, pemilihan legislatif itu yang menentukan suara rakyat, pemerintah hanya bertugas sebagai mitra kepada legislator yang terpilih. Olehnya itu, dirinya berharap masyarakat harus memilih calon legislatif yang benar-benar pro dengan masyarakat.

“Sebagai legislatif semestinya bermitra baik dengan eksekutif karena bukan pemerintah yang menunjuk (legislator). Sekali lagi siapapun pilihan masyarakat itu yang akan jadi mitra kami (pemkot),” jelasnya. (*)


div>