SENIN , 22 OKTOBER 2018

LBH Minta Penanganan Perkara Pidana Perburuhan Dipercepat

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 10 Februari 2016 13:58

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sudah lebih dari 2 tahun kasus pelanggaran (pidana) upah yang dilakukan PT Gasina Multy Treding Pratama (PT Gasina MTP) terhadap 20 orang pekerjanya, mandek di Disnaker Kota Makassar.

Kasus tersebut bermula dari PHK terhadap 20 orang pekerja PT Gasina MTP yang ditempatkan di SPBU Rappocini pada Agustus 2014 silam.

Pada Agustus 2014, 20 orang pekerja tersebut membawa kasus PHK ini ke Disnaker Kota Makassar dan melaporkan pelanggaran upah (pembayaran upah di bawah standar upah minimum kota) yang dilakukan PT Gasina MTP.

Pada April 2015, Bagian Pengawasan Disnaker Kota Makassar baru menindak lanjuti dengan laporan itu dengan melakukan beberapa upaya penyelidikan untuk laporan pelanggaran upahnya.

“Setelah didesak berkali-kali, pada 29 Sepetember 2015, Disnaker Kota Makassar mengkonfirmasi kepada kami bahwa kasus tsb akan segera ditingkatkan prosesnya ke tingkat penyidikan. Namun, entah apa alasannya, proses penyelidikan maupun penyidikan yang dimaksud Disnaker Kota kembali mandek di tangan Bagian Pengawasan Disnaker Kota Makassar, sampai hari ini,” ucap Muh Haedir SH, Koodinator Bidang Hak-Hak Buruh dan Miskin, LBH Makassar dalam rilisnya yang diterima redaksi Rakyat Sulsel Online, Rabu (10/2).

Dikatakan, berdasarkan pantauan LBH Makassar, kasus ini adalah kasus pidana perburuhan pertama yang sejauh ditangani Disnaker Kota Makassar sampai ke tahap penyelidikan. Maka, kata Haedir, melanjutkan penanganan kasus hingga ke Pengadilan adalah penting sebagai preseden sekaligus peringatan bagi Pengusaha agar tidak seenaknya membayar upah Buruh di bawah standar UMK atau UMP.

Karena itulah, Haedir menegaskan bahwa LBH Makassar mendesak Disnas Tenaga Keraja Kota Makassar untuk mempercepat penangan kasus pelanggaran (pidana) upah dan segera menetapkan tersangkanya yaitu pengusaha dari PT Gasina Multy Trading Pratama, karena telah melakukan pelanggaran pidana upah.

LBH juga menuntut agar kasus tersebut segera dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri Makassar, serta meminta Disnaker mengawasi dan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran lain di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan di Kota Makassar.


Tag
  • LBH Makassar
  •  
    div>