SELASA , 16 OKTOBER 2018

LBH RI Kecam Oknum Guru Cabul di Jeneponto

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Senin , 12 Maret 2018 06:00
LBH RI Kecam Oknum Guru Cabul di Jeneponto

ILUSTRASI

JENEPONTO, RAKYATSULSEL.COM – Kasus pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Jeneponto seorang gadis berinisial MS (13), diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial HK (45), warga Desa Bungun Lompoa Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Kasus ini pun telah perbincangan di desa setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus pencabulan anak di bawah umur ini dilaporkan di Polsek Kelara, Sabtu (10/03).

Ironisnya, pelaku yang diduga melakukan pencabulan anak dibawah umur adalah guru yang kesehariannya mengajar Di Madrasyah Ibtidayah Kelara (MTS Kelara Jeneponto) Sulawesi Selatan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH RI) Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Andi Nurdin mengecam kejadian tersebut dan meminta kepada pihak Polres Jeneponto untuk segera menindak lanjuti persoalan tersebut.

“Saya mengecam mejadian ini dan meminta kepada pihak Polres Jeneponto untuk segera menindak lanjuti persolan ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku,” kata Andi Nurdin, kepada Harian Rakyat Sulsel, Minggu (11/3).

“Kasus adalah pencabulan sebagaimana yang ada dalam UU Perlindungan Anak, jelas tidak mensyaratkan pengaduan. Sehingga delik pencabulan dalam UU Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan,” tambahnya.

Menurut dia, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan semangat terhadap perlindungan anak, bahkan pembentuk UU memberikan pemberatan terhadap pelaku. Delik ini termasuk dalam delik biasa (gewone delic). Konsekuensi dari delik biasa, yaitu untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara yang tergolong delik biasa tidak dibutuhkan pengaduan.

Direktur LBH RI bahwa Dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, Ronal Efendy menyebutkan, memang sama-sama mengatur perihal delik pencabulan anak. Namun demikian, UU Perlindungan Anak lebih sering dan tepat penggunaannya.

Setidaknya ada tiga alasan, pertama, dalam hukum dikenal asas lex specialis derogat legi generalis (UU yang khusus mengenyampingkan UU umum). Artinya bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). UU Perlindungan Anak sebagai lex specialismengesampingkan KUHP sebagai lex generalis.

“Delik pencabulan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah delik biasa, sehingga konsekuensinya yakni bahwa proses hukum kasus pencabulan anak tidak dapat dihentikan. Pihak korban tidak berhak mencabut pengaduan, karena memang sejak dari awal proses (penyidikan) tidak mensyaratkan pengaduan. Proses hukum terhadap delik pencabulan anak tidak dapat dihentikan, karena delik biasa bukan delik aduan,” kata Ronal Efendy. (*)


div>