SELASA , 11 DESEMBER 2018

LBH Unhas Menilai MTIR Semuanya Cacat Hukum

Reporter:

Editor:

dedi

Selasa , 06 Desember 2016 19:01
LBH Unhas Menilai MTIR Semuanya Cacat Hukum

Direktur LBH Unhas, Muh Hasrul saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (6/12).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unhas, Muh. Hasrul, mengatakan, sekarang masih menunggu tim independen yang dibentuk oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo untuk bisa menindak tegas keputusan Makassar Tunggal Inti Raya (MTIR) untuk memutuskan harga lods pasar sentral, Selasa (6/12).

“Kami janji secepatnya untuk menindak tegas MTIR, namun Tim independen sampai saat ini masih berjalan melakukan proses pemeriksaan,” ungkapnya saat ditemui dikantor Gubernur Sulsel.

Menurut Hasrul, Tim independen yang melibatkan beberapa unsur seperti kejaksaan dan beberapa pejabat Pemprov itu diberi waktu oleh Gubernur hanya 3 minggu terhitung sejak pertengahan bulan November berarti sudah melewati batas waktu diberikan.

Sampai saat ini, lanjut dia, harga lods masih belum menemukan titik terang karena MTIR sangat susah untuk menurunkan harga.

“Kami membuka waktu untuk memutuskan, tapi MTIR belum punyai waktu untuk memutuskan. Harga terakhir yang ditawarkan sebesar Rp35 juta perkios atau lods itu sudah 2 kali naik dari Rp20 juta dan Rp27 juta. Tapi Mau MTIR Rp90 juta, masih tetap bertahan,” ucapnya.

Hasrul menambahkan, pihaknya hanya mengurusi pedagang yang lama sebanyak 600 orang atau sekitar 2 ribu kios.

“Jika akhirnya, tidak ada keputusan MTIR tidak mau sepakat kami akan menjalani langkah akhir adalah melaporkannya ke ranah hukum, karena banyak sekali pelanggaran hukumnya itu barang, misalnya, barang itu tidak tender padahal nilainya Rp1,2 triliun, tidak mempunyai IMB, tidak ada konsultan pengawas, yang paling pokok adalah gambarnya sudah 5 kali berubah.

“Tidak boleh ada bangunan yang sudah lima kali denah bangunannya di ubah, maunya hanya sekali baru dikunci,” jelasnya.

Selain itu, Hasrul menilai, MTIR telah melakukan memperpanjang kontrak bangunan ke Pemrintah Kota Makassar sampai pada tahun 2022. Menurutnya, PD Pasar menandatangani Wali Kota Makassar, semuanya itu cacat hukum.

“Wali kota sebagai pemilik harus bertanggung jawab,” jelasnya.

Sementara, Sekertaris Tim Independen, Asmanto Baso Lewa mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu pihak MTIR untuk memutuskan harga.

“Mereka masih minta waktu minggu ini baru di putuskan,” katanya.

 


div>