JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Legal Standing Pengunduran Jadwal Munaslub Golkar Dipertanyakan

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Jumat , 15 April 2016 13:17
Legal Standing Pengunduran Jadwal Munaslub Golkar Dipertanyakan

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM–Jadwal pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar kembali diundur. Dari semula Kamis (5/5) berdasar keputusan pleno, menjadi 17 Mei 2016.

Insiator Generasi Muda PG, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, seharusnya pengunduran waktu itu disampaikan oleh panitia, dibahas, dan diputuskan kembali di dalam Rapat Pleno DPP, sekaligus mencabut keputusan sebelumnya yang menetapkan Munas 7 Mei.

“Apa dasar pertimbangannya kenapa diundur? Padahal panitia belum sampai seminggu ditetapkan dan baru 2 kali rapat. Dan kita ketahui bersama bahwa penetapan tanggal 7 Mei itu, seperti yg disampaikan oleh Ketua Umum ARB dalam Rapat Pleno adalah waktu yang juga disepakati bersama dengan Presiden RI yang akan bersedia hadir membuka Munas,” paparnya dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/4).

Terlebih lagi, informasi yang diterimanya Presiden Joko Widodo sudah bersedia hadir untuk jadwal Munas 7 Mei. Bukan hanya itu, ia juga persoalkan legal standing Partai Golkar Bali hasil rekonsiliasi.

“Tentu akan berpengaruh terhadap legal standing panitia dan penyelenggaraan Munas itu sendiri,” ujarnya.

Karenanya, menurut dia, rapat Pleno tersebut tidak dulu dilakukan sebelum SK Kemenkum HAM yang mengesahkan Munas Golkar Bali hasil rekonsiliasi diterbitkan.

“Atau karena saat ini pemerintah sudah menerbitkan SK DPP PG Riau maka seluruh rapat, keputusan, panitia, dan persiapan Munas dilaksanakan oleh DPP PG Riau yang memang sudah pernah Rapat Harian dua kali dengan agenda persiapan Munas?” tanyanya.

“Apalagi SK DPP PG Riau itu kan diterbitkan berdasarkan kesepakatan politik Golkar bersama pemerintah dengan melalui keputusan resmi di Rapimnas oleh DPP PG Ancol Desember 2015 dan Rapimnas DPP PG Bali Januari 2016, mengiringi keputusan Golkar secara bulat menjadi partai pendukung pemerintah,” lanjutnya.

Ia menambahkan, meskipun sudah ada pengakuan pemerintah, tetap saja membutuhkan legalitas dari Kemenkum HAM.

“Seperti yang disampaikan saudara Nurdin Halid, maka Rapat Pleno 7 April lalu dengan semua keputusannya bisa dikatakan tidak memiliki legal standing yang jelas dan semua proses yang mengikutinya harus dihentikan sementara sampai bila SK Kemenkumham yang baru diterbitkan,” tegasnya.

Doli mempertanyakan dasar pernyataan Ketum ARB yang yakin SK akan pasti keluar dua hari setelah Rapat Pleno.

“Dan apakah memang benar Presiden RI, bapak Jokowi akan bersedia hadir dan membuka Munas pada 7 Mei 2016. Bila benar, apakah Bapak Presiden yg juga meminta diundur menjadi tgl. 17 Mei?” tambahnya.

Kemudian, apakah dengan belum diterbitkannya SK PG Bali Rekonsiliasi hingga saat ini, menandakan bahwa sesungguhnya pemerintah ingin mengajak semua kader PG konsisten dengan komitmen yang sudah diputuskan sebelumnya?

“Ini menjadi penting, karena jangan sampai ada perbedaan persepsi antara DPP PG Bali Rekonsiliasi dengan pemerintah. Dan itu tentu akan bisa menjadi persoalan baru, jangan sampai bisa jadi Munas dipersiapkan oleh DPP PG Bali Rekonsiliasi, tetapi pemerintah tetap menginginkan penyelenggaranya adalah DPP PG Riau yang juga sudah memenuhi unsur rekonsiliasi, karena itu akan sangat mempengaruhi kepesertaan dan akhirnya hasil Munas,” pungkasnya.[wid]


div>