KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Legislator Bulukumba Ini Sebut Pejabat Tidak Lapor LHKPN Perlu Disanksi

Reporter:

Salahuddin

Editor:

Lukman

Minggu , 25 Maret 2018 22:00
Legislator Bulukumba Ini Sebut Pejabat Tidak Lapor LHKPN Perlu Disanksi

Andi Arman

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sosialisasi tentang kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka di Bulukumba pekan lalu. Laporan Harta Kekayaan Pejebat Negara atau LHKPN wajib disampaikan ke KPK.

Anggota DPRD Bulukumba, Andi Arman, mengatakan akan ada sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaanya. Meski sanksinya hanya berupa sanksi administratif, namun LHKPN perlu dilakukan.

Anggota DPRD Bulukumba dari F-Gerindra, ini mengaku sanksi penting diberikan kepada pejabat yang tidak melakukan LHKPN sebagai bentuk ketegasan.

Bagaimana sanksi bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN? KPK memastikan sanksi adminitrasi diberikan oleh Bupati. Bupati bisa menegur pejabat atau memotong tunjang bagi pejabat yang tidak LHKPN. (*)


div>