RABU , 22 AGUSTUS 2018

Legislator Buton Selatan Cari Solusi Tanah Eks Kesultanan Di Gowa

Reporter:

muchtar suma

Editor:

Arif Saeni

Selasa , 07 Agustus 2018 18:19
Legislator Buton Selatan Cari Solusi Tanah Eks Kesultanan Di Gowa

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Gowa, Abd Razak memberi penjelasan kepada rombongan anggota DPRD Buton Selatan di sela-sela kunker di DPRD Gowa.(muchtar suma/rakyat sulsel)

GOWA, RAKYATSULSEL. COM—-DPRD Gowa kembali menjadi sasaran kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sultra. Rombongan sebanyak 11 orang terdiri 8 orang anggota dewan ditambah 3 orang staf sekwan yang dipimpin ketua Komisi II DPRD Buton Selatan, La ode Ahmad diterima Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Gowa, Abd Razak.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Gowa ini, pihaknya mengapresiasi kehadiran rombongan dari DPRD Buton Selatan ke Kabupaten Gowa.

“Kami mengapresiasi karena memilih Gowa untuk melakukan Kunker untuk sekaligus bersillaturrahmi. Saya mengucapkan selamat datang di Gowa,” ujar Razak di Sungguminasa, Selasa (7/8/2018).

Sementara pimpinan rombongan DPRD Buton Selatan, La Ode Ahmad mengatakan, maksud kunjungannya di Gowa untuk sharing informasi terkait status tanah eks kerajaan/kesultanan.

“Kehadiran kami pada pagi ini di tempat ini tiada lain dengan tujuan, sebagai salah satu agenda DPRD Buton Selatan karena kita tahu bahwa Gowa hampir sama dengan daerah kami, untuk lebih spesifik kita ambil judul persoalan tanah ulayat atau tanah adat eks kesultanan, karena kami tahu di Gowa eks kesultanan makanya kami datang ditempat ini untuk sharing terkait hal tersebut,” ungkapnya di sela-sela pertemuan di ruang aspirasi DPRD Gowa.

Adapun Kasatpol PP Gowa, Alimuddin Tiro yang turut mendampingi menjelaskan, eksistensi tanah adat yang disampaikan tamunya.

“Kunjungan DPRD Buton Selatan yang sempat kami rekam sekaitan tanah eks kerajaan/kesultanan bahwa di Gowa sistem pemerintahan pertama adalah sistem kerajaan dan Raja terakhir adalah Andi Idjo Karaeng Lalolang sebagai Raja Gowa ke 36 terakhir, selanjutnya sebagai Bupati pertama di Gowa. Semua asset-asset tanah kerajaan beralih namanya tanah ornamen. Di Gowa tanah ini banyak di kelola desa/kelurahan dan banyak juga digunakan Pemkab untuk sarana pemerintahan. Untuk menertibkannya maka dibuatkan Perda Nomor 3/2014 sejak Bupati Gowa H Ichsan YL yang digantikan saat ini oleh anaknya,” pungkasnya. (**)


Tag
div>