SELASA , 11 DESEMBER 2018

Legislator Gerindra Ini Desak Penegak Hukum Periksa Dinas PU Jeneponto

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Senin , 23 Juli 2018 20:40
Legislator Gerindra Ini Desak Penegak Hukum Periksa Dinas PU Jeneponto

Andi Baso Sugiarto

JENEPONTO, RAKYATSULSEL.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto mendesak penegak hukum untuk memeriksa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jeneponto.

Pasalnya, sejumlah pekerjaan perpipaan air bersih yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 kini terbengkalai.

“Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ke tiga tahun 2017 sumber dana DAK Dinas PU Bidang Cipta Karya hari ini mandek, salah satu bukti di Desa Bontorappo dan Desa Allu Kecamatan Tarowang yang hanya pekerjaan perpipaan dan tidak ada sumber airnya dan sekarang pemanfaatannya hanya menghabiskan anggran dan tidak bermanfaat,” jelas Ketua Fraksi Gerindra, Andi Baso Sugiarto, Senin (23/7).

Menurut Karaeng Tompo sapaan akrabnya, setiap desa menelan anggaran kurang lebih Rp 300 juta. Harusnya proyek tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, bukan malah tidak bermanfaat dan malah merugikan masyarakat Jeneponto.

“Setiap desa itu anggrannya kurang lebih 300 juta, dengan anggaran sebesar itu harusnya dapat membawa manfaat bukan malah merugikan,” jelas dia.

Dia meminta kepada penegak hukum untuk memeriksa pihak ketiga yang mengerjakan proyek serta dinas terkait yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Intinya proyek tersebut kami anggap bermasalah dan memintah penegak hukum untuk turun langsung memeriksa dan memanggil dinas bersangkutan,” tegasnya. (*)


div>