SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Legislator Langgar Perda, yang Buat Siapa?

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Iskanto

Jumat , 19 Oktober 2018 11:15
Legislator Langgar Perda, yang Buat Siapa?

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, M Rajab

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel gencar mengeluarkan Peraturan daerah (Perda). Ironisnya, meski sudah diberlakukan, namun anggota DPRD masih saja ada yang melanggarnya.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai NasDem, M Rajab saat rapat paripurna terkait penetapan peraturan DPRD Provinsi Sulsel tentang Tata Tertib DPRD Sulsel, Kamis (18/10).

M Rajab menyoroti banyaknya aturan yang dilanggar oleh anggota DPRD Sulsel. Ia mencontohkan, Perda terkait area kawasan bebas rokok, masih saja dilanggar oleh anggota dewan.

“Secara legalitas DPRD yang membuat, tapi mereka melanggar. Sudah banyak aturan Perda kita buat dan hasilkan, tapi dilanggar. Apa gunanya kita buat aturan, tapi kita langgar,” ujar M Rajab.

Juru Bicara NasDem DPRD Sulsel itu, meminta kepada legislator untuk memberikan contoh lebih dulu dalam pengawalan peraturan daerah. “Saya kira kita perlu berikan contoh lebih dulu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Rusdin Tabi meminta kepada legislator untuk tertib. Hal ini mengingat banyak aturan yang dilanggar.
Ia mencontohkan, saat rapat, para anggota dewan hanya datang absen, setelah berjalan belum selesai tidak ada orangnya.

“Kadang ada absennya tapi tidak ada orangnya, atau hanya datang abseb, perlu juga taati tatib,” singkatnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Sulsel, Hoist Bachtiar mengungkapkan beberapa poin dalam Tata Tertib tersebut diantaranya, menghentikan seluruh kegiatan rapat saat adzan berkumandang.

“Waktu rapat dihentikan untuk sementara waktu paling lama 15 menit pada saat berbunyi adzan di masjid atau di musholla. Itu untuk memberikan kesempatan bagi anggota beragama Islam untuk melaksanakan salat,” jelas Hoist saat memaparkan poin tata tertib.

Adapun poin lain tentang aturan reses, dijelaskan reses hanya bisa dilakukan tiga kali dalam setahun dan paling lama delapan hari sekali reses.

“Khusus daerah kepulauan, pegunungan atau daerah yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama enam hari dengan pertimbangkan efektivitas dan efisiensi,” paparnya.

Adapun tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus), jumlah Pansus hanya dibolehkan paling banyak 20 orang dengan masa paling lama satu tahun. “Paling lama enam bulan untuk tugas selain pembentukan perda,” ungkapnya. (*)


div>