SELASA , 17 JULI 2018

Legislator Makassar Belum Mengajukan Cuti Kampanye

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Kamis , 15 Maret 2018 12:30
Legislator Makassar Belum Mengajukan Cuti Kampanye

Kantor DPRD Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jika legislator di DPRD Sulsel ramai-ramai mengajukan izin cuti, justeru hal berbeda terjadi di DPRD Kota Makassar. Hingga saat ini belum ada satupun anggota DPRD Makassar yang mengajukan cuti untuk ikut kampanye sesuai yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Kota Makassar, Adwi Awan Umar, yang mengatakan pihaknya baru saja menerima surat dari penyampaian dari KPU terkait PKPU Nomor 4 tahun 2017, yang mengatur bahwa setiap Bupati, Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, anggota DPR yang terlibat kampanye, wajib untuk izin cuti, tiga hari sebelum masa kampanye atau pelaksanaan kampanye.

“Hari ini (kemarin) saya baru terima surat dari KPU bahwa setiap anggota dewan yang terlibat kampanye wajib untuk mengajukan izin cuti. Sejauh sepengetahuan saya belum ada anggota dewan yang mengajukan izin cuti. Saya tidak tahu kalau ada yang langsung sampaikan di sana (KPU) ,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan PKPU No.4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa setiap anggota dewan harus mengajukan cuti kepada Sekretariat Dewan, kemudian ditembuskan kepada KPU.

“Suratnya kan juga baru, jadi kita baru akan sampaikan segera ke semua anggota DPRD, agar semua anggota dewan yang ikut aktif kampanye, harus izin cuti ,” katanya.

Sekwan DPRD Kota Makassar ini menjelaskan jika cuti bagi legislator tersebut dimaksudkan agar semua fasilitas negara tidak boleh digunakan oleh dewan untuk kampanye, seperti sarana transportasi (randis), gedung kantor, rumah dinas, maupun sarana lainnya. Sebab, jika tidak, dewan tersebut bakal dilaporkan ke Badan Kehormatan atau Pengawas Pemilu.

“Kalau ikut kampanye, kemudian menggunakan fasilitas negara maka bisa jadi akan dilaporkan ke Panwas atau BK. Makanya harus ambil cuti sehingga seluruh fasilitas juga tidak bisa diberikan,” terangnya.

Salah satu legislator yang juga menjadi salah satu tim kampanye Pilwalkot Makassar, Wahab Tahir mengatakan aturan cuti tersebut hanya berlaku pada saat kampanye Akbar, bukan masa kampanye dialogis seperti saat ini. Ia pun menegaskan siap mengajukan cuti jika hal itu memang diatur dalam PKPU.

“Kalau yang saya fahami yang dimaksud cuti anggota dewan yakni pada saat kampanye rapat akbar. Wajib anggota dewan mengajukan cuti 3 hari sebelumn hari H pelaksanaan kampanye dengan menjelaskan tempat dan waktu kampanye dan pengajuannya harus melalui pimpinan dewan,” jelas Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan ini.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar yang juga adalah Ketua DPC Hanura Makassar, Yunus HJ, mengaku hingga saat ini belum mengkaji secara rinci aturan yang ada di PKPU tersebut, yang mengharuskan anggota dewan cuti jika ikut kampanye.

“Saya belum pernah membaca PKPU-nya. Kita akan kaji dulu soal itu,” kata Yunus.

Dia melanjutkan, aturan ini memang harus diperhatikan, sebab bisa jadi akan menimbulkan kendala yang cukup serius, sebab ada 12 kabupaten/kota yang tengah menggelar Pilkada serentak. Sehingga, kata dia, bisa saja sistem pemerintahan akan lumpuh jika ini semuanya harus cuti.

Alasannya, semua anggota DPRD sudah pasti adalah kader partai, sementara perintah partai juga mewajibkan kader, khususnya legislator mendampingi kandidat usungannya dan dipastikan tercatat sebagai Jurkam bagi kandidat masing-masing.

“Semua anggota dewan itu pasti kader partai, sementara perintah partai itu semua kader yang anggota dewan wajib mendampingi kandidat. Jadi kalau itu benar diberlakukan (harus cuti) maka pasti pemerintahan akan lumpuh,” kata dia.

Olehnya, jika dirinya disuruh memilih, dia mengatakan sudah pasti tidak cuti dan akan tetap aktif sebagai legislator. Karena selain mengkhawatirkan mandeknya pemerintahan jika cuti, legislator juga harus menanggalkan fasilitas negara pada dirinya. Termasuk tidak menerima gaji dan segala macam jenis tunjangan.

“Jadi ini kita dilematis, kalau saya bilang tidak cuti sebagai anggota DPRD sehingga tidak diijinkan oleh KPU ikut kampanye, saya pasti dianggap tidak taat perintah partai, lantas di PAW,” bebernya.

Ia pun mengaku akan meminta Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Beta, agar mengkonsultasikan aturan cuti anggota DPRD yang terlibat dalam kampanye Pilkada ke Bawaslu. Sebab, sebagai anggota DPRD dan juga pimpinan partai tentu dirinya akan mempertanyakan aturan itu secara detail.

“Artinya kita akan mempertanyakan ini ke pimpinan DPRD untuk segera dikonsultasikan soal itu, untuk informasi detailnya,” pungkasnya. (ale/D)


div>