SELASA , 16 OKTOBER 2018

Legislator Minta Pemkot Maksimalkan SDM

Reporter:

Editor:

hur

Minggu , 31 Januari 2016 15:24

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada.

Anggota Komisi B bidang Perekonomian dan Pendapatan, Basdir mengungkapkan Pemkot seharusnya memaksimalkan pekerjaan untuk tenaga honorer yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub).

“Semestinya Pemkot memaksimalkan sumberdaya yang ada, misalnya menugaskan sebagian tenaga kontrak pada Dinas yg membutuhkan personil, misalnya ke dinas perhubungan,” ungkapnya, Minggu (31/1).

Menurutnya, anggaran sebesar Rp30 miliar tersebut bisa menaikkan honor untuk tenaga kontrak agar mereka lebih produktif

“Sehingga anggaran Rp 30 miliar itu bisa meningkatkan honor para tenaga kontrak tersebut yg sebagian di anggap tidak produktif. Itu akan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Legislator Fraksi Demokrat ini menambahkan, kepada kendaraan yang melanggar parkir lebih baik langsung di tilang dan di kenakan denda.

“Kalau menurut saya lebih baik mobil yg melanggar itu, langsung di tilang atau di denda maksimal dan kalau masih di dapati melanggar lagi, mobil tersebut langsung di derek dan di bawa ke tempat penampungan khusus,” tambahnya.

Seperti diketahui, di tahun 2016 ini Pemkot Makassar menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp30 miliar untuk penataan, perbaikan, pelancaran, dan perindustrian kota.

Bahkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Ibrahim Saleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan merekrut 200 orang untuk menangni persoalan di jalan-jalan kota Makassar.

“Akan tambah tenaga 200 orang untuk penanganan jalan, biaya untuk atasi perbaikan jalanan, kita akan tambah gembok sebanyak mungkin untuk gembok kendaraan yang suka parkir di bahu jalan maupun di sembarangan tempat,” tegasnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan di hotel Imawan jalan Pengayoman, belum lama ini

Sementara itu, Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, Abdi Asmara menuturkan dengan adanya penangan-penangan seperti itu yang memakan anggaran sebesar Rp30 miliar. Tentunya legislatif akan menjalankan fungsinya dengan baik.

“Kita akan mengawasi dengan adanya pemakaian anggaran seperti itu karena kita tidak mau lagi jika sudah di anggarkan seperti itu belakangan akan tidak berjalan lagi. Sama seperti masalah sebelumnya salah satunya gendang dua yang dinilai buang-buang anggaran,” kata Abdi.


Tag
div>