RABU , 12 DESEMBER 2018

Legislator Pendukung Appi-Cicu Gunakan Fasilitas Negara Kampanye

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Selasa , 20 Maret 2018 12:45
Legislator Pendukung Appi-Cicu Gunakan Fasilitas Negara Kampanye

Kantor DPRD Makassar. (ist)

* Kopel Minta BK dan Panwas Ambil Sikap

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah anggota dewan secara terang-terangan memakai fasilitas negara mengampanyekan salah satu pasangan calon pemilihan Wali Kota Makassar.

Legislator di DPRD Kota Makassar yang mengatasnamakan koalisi fraksi DPRD Makassar yang tergabung Gerakan Aksi Fraksi (Gas) menggelar konferensi pers terkait dukungan mereka terhadap kebijakan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Senin (19/3).

Adapun legislator yang partainya merupakan pendukung pasangan Appi-Cicu diantaranya yakni, Busranuddin Baso Tika (PPP), Rahman Pina (Golkar), Sangkala Saddiko (PAN), Yenny Rahman (PKS), Muh Yunus (Hanura), Andi Vivin Sukmawati (PDIP), Lisdayanti Sabri (Gerindra), Muh Said (PBB), dan Irwan Djafar (NasDem).

Busranuddin Baso Tika (BBT) pada kesempatan tersebut menegaskan, bahwa pihaknya menggelar konfrensi pers tersebut sematamata untuk menegaskan dukungan dukungan fraksi di DPRD Makassar terkait kebijakan Appi-Cicu kelak jika terpilih sebagai pemenang Pilwalkot Makassar.

“Kami legislator DPRD Makassar yang juga anggota partai koalisi pendukung Appi-Cicu akan bergerak secara masif dan menyampaikan kepada seluruh konstituen kita bahwa kita harus memenangkan Munafri Arifuddin-Rachmatica Dewi di Pilwali mendatang,” ujar BBT.

Legislator lainnya, Rahman Pina, juga menambahkan bahwa koalisi fraksi yang terdiri 8 fraksi tersebut secara bulat akan memberikan dukungan terhadap seluruh kebijakan yang akan diambil Appi-Cicu kelak jika terpilih.

“Kami sampaikan bahwa dari 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Makassar, 8 fraksi secara utuh dan bulat memberikan dukungan kepada pasangan Appi-Cicu. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang akan dilakukan Appi-Cicu akan kami back up secara full. Saya kira, semua yang hadir disini mewakili masing-masing fraksi,” ungkap legislator asal partai Golkar ini.

ia membeberkan jika mulai saat ini, semua anggota fraksi yang ada dalam gabungan Gerakan Aksi Fraksi (GAS), Appi-Cicu sudah mulai bergerak secara simultan.

“Tadi pagi, sudah dimulai di kecamatan Tamalate, sampai sekarang. Dan sekarang pak Arifin Dg Kulle, Vivin, Dr Said, Yenni, sampai malam ini akan melakukan konsolidasi dan blusukan di semua wilayah untuk Tamalate dan itu difasilitasi oleh semua anggota fraksi Appi-Cicu yang ada di Kecamatan itu. Dan ini akan terus dilakukan sampai dengan 100 hari ke depan. Dan tulang punggungnya adalah anggota fraksi Appi-Cicu,” bebernya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa seluruh koalisi fraksi tersebut akan melakukan kampanye secara serentak di seluruh wilayah Makassar bersamaan dan melibatkan seluruh bakal calon legislatif dari 10 partai pendukung, untuk menggalang kampanye stop reklamasi.

Namun, aksi koalisi fraksi DPRD Makassar tersebut mendapat sorotan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawsi Selatan, lantaran para wakil rakyat tersebut memanfaatkan fasilitas negara untuk menggelar kegiatan yang menunjuukkan arah dukungan politik di Pilwal Makassar.

Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq, mengatakan konferensi pers trsebut sudah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4/2017 yang mengatur larangan bagi pejabat larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Dan menurutnya, apa yang ilakukan oleh para legislator tersebut sudah termasuk mengkampanyekan salah satu kandidat di Pilwali Makassar.

Dalam pasal 63 PKPU No 4 Tahun 2017, lanjutnya, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang bahwa fasilitas negara yang dimaksud adalah pertama, sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.

“Dalam PKPU tersebut juga termasuk sarana dan gedung kantor pemerintah, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan,” terangnya.

“Saya kira ini perilaku yang tidak elok dipertontonkan anggota dewan kepada publik, khususnya memanfaatkan gedung milik pemerintah untuk menggelar konfrensi pers untuk menyatakan dukungan ke salah satu kandidat. Mereka sebagai representasi masyarakat yang terhormat, mestinya anggota dewan memberikan contoh etika politik yang baik dalam berdemokrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan apa yang dipertontonkan anggota dewan tersebut bakal memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai, jelasnya, dewan seharusnya menaati aturan yang sudah di atur jelas dalam PKPU tersebut.

“Apa yang dipertontonkan saya kira ini akan memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai, dewan seharusnya mematuhi aturan PKPU No.4/2017 yang mengatur larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, ” katanya.

Terkait pelanggaran PKPU tersebut, Kopel meminta secara tegas sejumlah anggota dewan tersebut dilaporkan kepada Badan Kehormatan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan selama masa kampanye dialogis saat ini.

“Sanksinya memang tidak tegas diatur dalam PKPU ini, tapi kita dorong agar di internal DPRD dalam hal ini Badan Kehormatan untuk menindak lanjuti ini sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk proaktif menindaklanjuti persoalan ini. ” Kita meminta panwaslu juga turut pro aktif menindak lanjuti persoalan ini,” pungkasnya.

Terkait sorotan tersebut, Rahman Pina, mengatakan jika hal tersebut sah-sah saja jika dilakukan di Kantor DPRD. Menurutnya, DPRD adalah sebuah lembaga politik dimana kepentingan politik akan selalu ada dalam setiap aktifitas legislator.

“Itu DPRD kan lembaga politik. Jadi sebagai lembaga politik, saya kira sah-sah saja dan merupakan hal biasa jika ada konfrensi pers semacam ini. Kan di ruang-ruang fraksi juga sering dibicarakan soal Pilwali. Jadi tidak ada ji masalah,” ungkapnya.

Adapun mengenai bahwa ada aturan yang melarang soal penggunaan fasilitas negara dalam mengkampanyekan kandidat, politisi Golkar ini mengatakan bahwa pihaknya kan tiak mengundang massa.

“Kami kan hanya menegaskan bahwa kami 8 koalisi fraksi yang ada di DPRD Makassar, ingin menegaskan akan mengawal kebijakan Appi-Cicu kelak jika terpilih. Inikan juga sering kita lakukan di fraksi masing-masing, apa bedanya kalau kami lakukan di sini,” pungkasnya. (*)


div>