JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Legislator Sebut Ada Pungli di Program Sertifikat Tanah Gratis

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Minggu , 03 April 2016 13:15

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM – Anggota DPRD Bulukumba menyebut ada penyalahgunaan kewenangan dalam program pengadaan sertifikat tanah gratis alias Program Nasional (Prona) yang dijalankan Kepala Desa Bontomasila.

Pemerintah memastikan program prona semestinya tidak dibayar. Akan tetapi, pelaksanaan program itu di Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Bulukumba, tidak gratis. Warga setempat harus membayar sejumlah uang untuk mendapat sertifikat tanah dari program sertifikat tanah gratis atau prona.

“Warga Desa Bontomasila yang mengurus sertifikat prona harus membayar sejumlah uang. Nilainya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per satu persil tanah,” kata terang Andi Tenri Allang, anggota DPRD Bulukumba.

Legislator dari Partai Demokrat Bulukumba ini, menyebut lebih dari 100 persil tanah yang didaftar dan masuk program prona di Desa Bontomasila. Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Gantarang-Kindang ini, menegaskan, ada Pungutan Liar (Pungli) pada program sertifikat gratis.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Bontomasila menggelar aksi demo di Gedung DPRD Bulukumba terkait adanya pungli prona dan penyalahgunaan dana des yang duga dilakukan kepala desa. (***)


div>