SELASA , 16 OKTOBER 2018

Lelang Jabatan Sumarsono Konsultasi ke NA

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Jumat , 20 Juli 2018 14:00
Lelang Jabatan Sumarsono Konsultasi ke NA

Soni Sumarsono. (ist)

– Berdalih Jaga Etika Kepemimpinan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Janji lelang jabatan lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan Penjabat (Pj) Gurbernur Sulsel, Soni Sumarsono, hingga kini masih belum ditepati.

Padahal, sebelumnya Sumarsono menegaskan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagai penyeleksi eselon II telah disiapkan, sisa menetapkan waktu yang tersisa.

Meski demikian Sumarsono mengatakan, dirinya dalam waktu dekat akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur Sulsel terpilih dalam hal ini Nurdin Abdullah (NA) untuk menjaga etika.

“Belum ada proses, masih saya konsultasi dulu dengan Pak NA (Nurdin Abdullah), 21 Juli beliau masih di Jepang, sepulang dari sana kita langsung konsultasi,” jelas, Kamis (19/7) kemarin.

Sumarsono berdalih tetap akan melakukan lelang jabatan apabila mendapat izin dari NA. “Ya kan sopannya harus konsultasi dulu, kita lapor bahwa ini akan ada lelang. Kalau setuju kita jalan, kalau tidak ya tidak dijalankan,” ujarnya.

Dengan harus melakukan konsultasi kepada NA, membuat Sumarsono mangkir dari janjinya yang akan melakukan lelang jabatan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

“Kita tunggu saja Pak NA dari luar negeri, kalau tidak setuju biar dia nanti yang lelang,” jelasnya.
Meski demikian, Sumarsono mengatakan, dirinya hanya berkonsultasi sebagai langkah menjaga etika kepemimpinan, bukan untuk mencari rekomendasi dari NA.

“Itu soal etika sopan santun saja, jadi saya tidak mau, walau pun itu hak saya sebagai Pj Gubernur, tetapi saya menghormati gubernur terpilih untuk konsultasi saja. Ini bukan meminta rekomendasi, tapi sekadar konsultasi saja,” paparnya.

Sementara, Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Tautoto Tanaranggina, menegaskan, selaku Ketua Baperjakat dirinya sudah siap sejak lelang jabatan itu digaungkan sebelum pilkada.
“Kami siap, sisa menunggu petunjuk dari Pj Gubernur saja,” paparnya.

Toto, sapaan akrab Tautoto Tanaranggina, mengatakan, jika rencana lelang jabatan ini, dibatalkan, maka pemprov sudah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang akan bertanggung jawab mengisi sementara kekosongan jabatan. Dimana yang diutamakan sekretaris dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditinggalkan.

“Kenapa sekretaris? Karena dia yang tahu soal itu (program di OPD). Kalau orang luar belum tentu dia tahu. Inikan pelaksana tugas ji. Cuma tidak bagusnya kalau tidak ditunjuk penanggung jawab di situ,” terangnya.

Diketahui, masih ada beberapa jabatan eselon II di lingkup OPD Pemprov Sulsel yang masih berstatus pelaksana tugas. Tidak hanya itu, kedepannya beberapa pejabat bakal menyusul memasuki masa purnabakti. Saling bergantian menyusul dalam tiga bulan mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) misalnya telah memasuki masa purnabakti per Juli 2018. Kedepannya, akan menyusul 1 Agustus Kepala Badan Arsip dan Pengelolaan Daerah. Selanjutnya, menyusul 1 September jabatan Asisten I Pemprov Sulsel yang pejabatnya akan pensiun.

Bahkan, baru-baru ini jabatan definitif Kepala Dinas Kesehatan juga tengah kosong, hanya diisi pelaksana tugas. Pasalnya, Rachmat Latief baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatan tersebut. “Plt Kadis Kesehatan telah ditunjuk, sekdisnya (jadi pelaksana tugas),” ujarnya. (*)


div>