MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Libur Lebaran, Pelayanan Publik Tetap Buka

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Rabu , 13 Juni 2018 12:00
Libur Lebaran, Pelayanan Publik Tetap Buka

Soni Sumarsono. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan cuti Lebaran Idulfitri tahun 2018 dimulai dari tanggal 11 hingga 20 Juni 2018 mendatang.

Pemprov Sulsel juga memastikan bahwa beberapa pelayanan publik tetap buka selama cuti bersama tersebut, seperti pelayanan kesehatan rumah sakit, sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat), kantor camat dan lurah. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diminta untuk tidak menambah libur di luar jadwal cuti tersebut.

“Seluruh ASN sudah harus masuk pada tanggal 21 Juni mendatang. Tidak ada cuti atau libur tambahan, kecuali sakit, cuti hamil dan melahirkan,” ujar Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono.

Jika melanggar, sanksi menanti bagi mereka yang tidak tertib dan patuh. “Akan ada sanksi PP Nomor 53 yang jelas regulasinya dan mereka semua tahu,” sebut Soni.

Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sumarsono menambahkan, peringatan atau sanksi akan menjadi pertimbangan untuk promosi bagi ASN.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Tautoto Tana Ranggina, menyebutkan selama libur harus tetap ada layanan publik untuk masyarakat. “Seperti rumah sakit itu tidak boleh libur, harus tetap ada pelayanan, kemudian kantor camat dan lurah juga tidak libur,” kata Tautoto.

Hal ini, kata dia merupakan perintah Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, karena beberapa pelayanan dibutuhkan masyarakat sepanjang waktu. “Pelayanan ini dibutuhkan masyarakat sepanjang waktu,” ujarnya.

Untuk pelayanan Samsat misalnya di wilayah Sulsel akan tetap membuka pelayanan. “Buka sampai jam 12, kita berharap masyarakat memanfaatkan pelayanan ini,” ujarnya.

Demikian juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang harus senantiasa memberikan dan menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. (*)


div>