SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Lima Kertas Lima Warna, KPU Mulai Bahas Distribusi Logistik

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Iskanto

Selasa , 25 September 2018 07:38
Lima Kertas Lima Warna, KPU Mulai Bahas Distribusi Logistik

ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) akan digelar 17 April 2019 mendatang. Seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan memberikan suaranya.

Berbeda dengan Pemilu pada tahun 2014 lalu yang hanya menggunakan empat jenis surat suara, maka tahun depan masyarakat akan dihadapkan dengan lima surat suara sekaligus dengan warna berbeda.

Masing-masing kertas suara warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden, kertas suara warna kuning untuk memilih DPR RI, kertas suara warna merah untuk memilih DPD RI, kertas suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi dan kertas suara warna hijau untuk memilih DPRD kabupaten/kota.

Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya mengatakan, Pilpres dan Pileg akan digelar secara serentak, otomatis ada lima kertas suara yang akan digunakan. “Untuk sementara lima bentuk dan warna itu yang disepakati,” ujar Asram Jaya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasiagar masyarakat memahami dan mengetahui lima kertas suara lima warna itu. “Secepatnya kami akan sosialisasikan,” jelasnya.

Komisioner KPU Sulsel lainnya, Uslimin mengaku akan mengikuti pembahasan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) dan E-Tendering pengadaan logistik Pemilu 2019 di Cirebon.

Dijelaskan, saat pembahasan juga dihadiri KPU RI dan KPU se-Indonesia, sehingga pembahasan teknis distribusi logistik 2019 akan dijadikan pembahasan utama. “Disini nanti akan dituntaskan soal distribusi logistik,” katanya.

Menurut Uslimin, sistem informasi terkait pengadaan tersebut sangat penting dalam membangun budaya kerja transparan, efisien, dan akuntabel.

“Hal ini berkaitan tata kelola logistik yang baik. Sistem informasi ini sangat penting dalam membangun budaya kerja yang transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Dikatakan bahwa, pengadaan logistik pemilu itu harus mengedepankan keterbukaan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. “Apalagi saat ini semua level merasakan kesibukan sangat tinggi. Pileg dan Pilpres,” pungkasnya.

Selain itu kata dia, pengadaan barang logistik Pemilu 2019 akan dilakukan dengan menggunakan e-catalog. “Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengontrolan pengadaan barang diseluruh Indonesia,” katanya.

Lebih jauh Uslimin mengatakan, penggunaan e-catalog sudah dilakukan sejak Pilkada 2017. Nantinya proses e-catalog ini dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengajuan dari KPU. “Dalam e-catalog sudah terdapat surat suara, tinta, segel dan hologram,” pungkasnya. (*)


div>