KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Listrik Dinas Kesehatan Parepare Parepare Masih Disegel

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Niar

Jumat , 07 Desember 2018 14:17
Listrik Dinas Kesehatan Parepare Parepare Masih Disegel

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- PLN Parepare masih melakukan pemutusan sementara suplai listrik di Kantor Dinkes Parepare lantaran tunggakan listrik belum dibayar.

Supervisor Pelayanan dan Administrasi PLN ULP Mattirotasi, Auriiga Yuzi Eradipa mengatakan pihaknya sudah beberapa kali memberikan peringatan. Tagihannya sudah menunggak dua bulan sehingga terpaksa dilakukan pemutusan suplai listrik sementara.

“Jadi kami segel listriknya sementara. Semua diputus. Seperti di kantor Dinkes Parepare dan gudang farmasi. Fasilitas puskesmas, pustu dan sebagainya kami tunda dahulu lakukan penyegelan karena banyak pelayanan kesehatan dasar di sana,” ungkapnya.

Kata Yuzi, sapaannya, penyegelan ini karena pihak Dinkes menunggak pembayaran listrik selama dua bulan. Bila tiga bulan tidak dibayar, sesuai aturan meteran listriknya akan dicabut. Pihaknya pun berharap agar Dinkes segera melunasi tunggakannya.

“Total tunggakannya cukup besar. Karena selain Dinkes juga ada juga puskesmas, gudang obat. Di Dinkes saja itu sekitar puluhan juta. Kami juga mengimbau pelanggan lain agar tepat waktu membayar tagihan listriknya,” tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan, dr Muhammad Yamin mengaku penyegelan listrik dari PLN dilakukan, lantaran belum membayar. Padahal, pihaknya telah mengajukan pencairan pembayaran listrik kepada Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Sekitar 6 bulan pembayaran listrik yang kita ajukan di Pemda belum cair, sejak Juni hingga November,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan PPK Dinkes, Muhammad Arief. Menurutnya, empat bulan sebelumnya yakni sejak Juni hingga September, pihaknya melakukan pembayaran listrik menggunakan dana lain. Namun dua bulan selanjutnya yakni Oktober dan November, pihaknya tidak memiliki upaya lagi lantaran kehabisan anggaran.

“Persoalannya, Kepala Badan (Amran Ambar_red) belum menandatangani berkas pembayaran listrik yang telah saya ajukan dalam bentuk SP2D. Itu sejak bulan Juni hingga November 2018,” bebernya.

Akibat penyegelan itu berdampak tidak hanya di Kantor Dinkes, melainkan seluruh yang dibawahi, seperti Pustu dan Puskekel sekitar 37 unit, Puskesmas 7 unit dan 2 gudang obat.

“Sarana di Dinkes disegel. Padahal pelayanan kesehatan hampir 100 persen menggunakan listrik, dengan adanya kejadian ini tentu pelayanan tidak dapat dimaksimalkan atau sangat terganggu,” katanya.

Sejumlah sumber daya kesehatan seperti obat, bahan habis pakai memerlukan suhu tertentu, dan disimpan di tempat yang khusus agar tetap steril.

“Jika penyegelan ini berlarut-larut, maka dapat dipastikan secara kualitas sumber daya kesehatan yang kita miliki tidak dapat dijamin lagi,” ujarnya.

Menanggapi itu, Plt Kepala Badan Keuangan (BKD) Parepare Amran Ambar menguraikan alasan belum melakukan pencairan dana Dinkes.

Amran mengaku mengambil langkah mengendalikan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Parepare. Itu karena banyaknya anggaran Dinkes Parepare yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya secara administrasi.

Bahkan, pihaknya juga memanggil memanggil PLN Rayon Mattirotasi dan BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi.

“Hasilnya kami temukan bahwa penyegelan listrik oleh PLN itu atas perintah Dinas Kesehatan Parepare sendiri. Bahkan di gudang obat, penyegelan seharusnya tanggal 10 Desember, tapi diminta disegel sekarang,” beber Amran.

Amran mengungkapkan, Dinkes menunggak dua bulan pembayaran rekening listrik senilai Rp 85 juta lebih, belum dikategorikan untuk disegel.

“Nah kalau Dinas Kesehatan mengatakan, empat bulan bayar listrik pakai anggaran lain, terus yang dua bulan lagi belum dibayar karena tidak ada dana, ada apa? Ke mana dana Dinas Kesehatan yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan,” imbuh Amran.

Sementara terkait iuran BPJS Kesehatan, per Oktober 2018, sudah cair masuk di rekening Dinas Kesehatan. Hanya saja dana itu, kata Amran, dimanfaatkan bukan peruntukannya.

Iuran BPJS Kesehatan dimaksud adalah untuk mensubsidi kepesertaan sekitar 67 ribu warga Parepare yang menjadi tanggungan Pemkot.

“Makanya untuk bulan November ini, bisa kita cairkan asal diubah nomor rekeningnya. Tidak lagi masuk di rekening Dinas Kesehatan, tapi langsung di rekening BPJS Kesehatan,” ungkap Amran.

Amran menegaskan, langkah mengalihkan nomor rekening ini adalah untuk mengantisipasi kesalahan berulang.

Yakni pemanfaatan pembayaran premi iuran BPJS Kesehatan yang salah sasaran. “Sehingga dilakukan pembayaran secara langsung melalui mekanisme LS ke rekening BPJS Kesehatan,” tegas Amran.

Dia menekankan, masih banyak dana di Dinas Kesehatan yang belum dipertanggungjawabkan. Karena itu, selaku Bendahara Umum Daerah, BKD mengambil langkah untuk mengendalikan dana di Dinkes, agar tepat sasaran, dan tidak terjadi kesalahan berulang.

“Jadi bukan menahan ya, tapi mengendalikan. Dan itu tugas saya selaku Bendahara Umum Daerah,” tegas Amran.

Dia pun meminta setiap ada masalah darurat (emergency) agar dilaporkan dan dikoordinasikan ke BKD, agar dicarikan solusinya.

Termasuk masalah dana biaya operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas, Amran minta untuk dikoordinasikan karena dikhawatirkan dibelanjakan di luar peruntukannya.

“Makanya saya minta Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Sandra untuk menandatangani surat pernyataan bersedia membayarkan dana BOK triwulan tiga 2018 kepada tiga Puskesmas yakni Lompoe, Lapadde, dan Lakessi apabila SP2D-nya sudah saya tandatangani,” tekan Amran.

Untuk memastikan itu, Amran meminta Bank Sulselbar (kas daerah) untuk memblokir sementara pencairan dana BOK tiga Puskesmas, Lompoe, Lapadde, dan Lakessi jika bukan penerima langsung bersama Bendahara Dinkes, yang datang mencairkan. (Yanty)

# Pemkot Parepare


div>