KAMIS , 18 JANUARI 2018

LKPJ Bupati Torut dan LHP BPK Lambat Diserahkan

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 02 Mei 2017 15:38
LKPJ Bupati Torut dan LHP BPK Lambat Diserahkan

Wakil Ketua DPRD Torut, Roni Katunde. foto: Rakyatsulsel/Clara

Toraja Utara, RAKYATSULSEL.COM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toraja Utara (Torut) sampai saat ini belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) setempat. Padahal, menurut aturan paling lambat tanggal 25 Maret sudah harus diserahkan ke Dewan. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) sampai saat juga belum ada. Hasilnya jadwal Badan Musyawarah (Bamus) sudah molor dari jadwal yang ada.

Wakil Ketua DPRD Torut, Roni Katunde mengatakan, LHP BPK  merupakan pedoman untuk membahas LKPj. Sementara jadwal Bamus DPRD Torut telah menjadwalkan pembahasan LKPj dalam bulan April.

“Ini bagaikan buah simalakama, karena dari jadwal Bamus sudah molor, sementara LKPj dan LHP BPK juga belum ada. Oleh karena itu kami pimpinan akan menghadap ke Bupati untuk membahas terkait LKPJ yang belum dibahas” ungkapnya (2/5).

Tapi, lanjut Roni, ada aturan yang membolehkan hasil audit Inspektorat untuk menjadi acuan ketika belum ada LHP BPK mengingat waktu yang sudah mendesak. Kemungkinan langkah tersbut akan ditempuh. “Tapi kita  itu harus ada kesepakatan-kesepakatan denga legislator lainnya,” ucapnya.

Untuk itu, Roni berharap  Bupati segera menyerahkan dokumen LKPj agar kita bisa mencari solusi bersama agar LKPj bupati tahun Anggaran 2016 bisa segera dibahas di dewan. (***)


div>