MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

LPJK Maksimalkan Pelaksanaan Sertifikasi

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 11 Desember 2017 23:02
LPJK Maksimalkan Pelaksanaan Sertifikasi

Ketua LPJK Provinsi Sulsel, AM Kilat Karaka, ketika membuka Sosialisasi Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (11/12). Nampak hadir pengurus LPJKN HM Husni Ingratubun dan Bachtiar Sirajuddin serta pengurus LPJK Provinsi Sulsel H Hasbi Syamsu Ali. foto: ist for rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sulsel melaksanakan Sosialisasi Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (11/12).

Sosialisasi ini dihadiri seluruh asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi yang bernaung di bawah LPJK Sulsel dengan pemateri berasal dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), yaitu Bachtiar Sirajuddin dan HM Husni Ingratubun.

Ketua LPJK Provinsi Sulsel, AM Kilat Karaka, mengatakan, sosialisasi Peraturan Lembaga (Perlem) ini, bertujuan untuk mengkondisikan peraturan atau kebijakan yang ada di sektor jasa konstruksi. Apalagi, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi.

“Sosialisasi ini dilaksanakan bertujuan sebagai sarana sosialisasi kebijakan dan pengaturan terkait jasa konstruksi, baik yang diterbitkan pemerintah maupun yang diterbitkan LPJKN. Juga sebagai sarana untuk menyatukan pemahaman terkait berbagai kebijakan dan pengaturan jasa konstruksi,” katanya.

Kilat menjelaskan, pada kegiatan ini, sejumlah peraturan lembaga yang disosialisasikan, yaitu Peraturan Registrasi Usaha, meliputi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Jasa Pelaksana dan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Jasa Perencana dan Pengawas.

Disosialisasikan pula Peraturan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, yaitu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli serta Nomor 6 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.

“Sosialisasi perlem yang merupakan penyesuaian dari UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini, dilaksanakan agar menjadi pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha dan tenaga teknik, baik itu tenaga ahli maupun tenaga terampil supaya semua asosiasi maupun asesor dapat mamahami aturan sertifikasi dalam menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk setiap badan usaha jasa konstruksi dan Sertifikat Keahlian (SKA) bagi tenaga sarjana (D3, S1, dan S2) serta Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) untuk lulusan STM/SMA yang memiliki keahlian,” jelasnya.

Kilat mengatakan, pedoman pelaksanaan sertifikasi itu, dituangkan dalam bentuk peraturan lembaga. Sehingga diharapkan dengan pemahaman ini, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Kita harapkan pelaksanaan sertifikasi di lapangan dapat berjalan lancar. Apalagi, data perusahaan yang dilaporkan akan masuk ke dalam Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), sehingga data perusahaan yang dimasukkan harus tepat,” ujarnya.

“Tugas LPJK adalah melakukan dan mendorong penelitian serta pengembangan jasa konstruksi.
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi. Meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. LPJK Sulsel sendiri memiliki komitmen kuat dalam memaksimalkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jasa konstruksi di Sulsel. Terbukti baru-baru ini pelayanan LPJK Provinsi Sulsel masuk tiga besar layanan terbaik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim LPJKN. Guna memaksimalkan pengurusan sertifikasi ini, dilakukan inovasi three day service atau tiga hari pelayanan. Dengan three day service, tidak perlu lagi menunggu lama. Sepanjang pemohon sertifikasi melengkapi persyaratan-persyaratan Insya Allah tiga hari bisa selesai. Jika di provinsi lain mungkin dua hingga tiga minggu, maka di sini kita cukup tiga hari saja,” tambahnya.

Adapun pemateri pada sosialisasi ini, adalah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif LPJKN HM Husni Ingratubun yang membawakan materi Peraturan Registrasi Usaha dan pengurus LPJKN Bachtiar Sirajuddin dengan materi Peraturan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi. (***)


div>