LPJKD Mulai Konversi SBU | Rakyat Sulsel

LPJKD Mulai Konversi SBU

Panguriseng Akui LPJK Versi Tri Widjajanto Berdasarkan UU

Rabu , 19 September 2012 08:56
Total Pembaca : 889 Views
Ketua LPJKD Sulsel yang merupakan turunan dari LPJKN versi Tri Widjajanto J, Ir A Panguriseng (kanan) didampingi Wakil Ketua I LPJKD Sulsel Ir H Rahman Iskandar (tengah) bersama jajaran pengurus lainnya memberikan penjelasan saat datang berkunjung ke Harian Rakyat Sulsel, Selasa (18/9).

Baca juga

Ketua LPJKD Sulsel yang merupakan turunan dari LPJKN versi Tri Widjajanto J, Ir A Panguriseng (kanan) didampingi Wakil Ketua I LPJKD Sulsel Ir H Rahman Iskandar (tengah) bersama jajaran pengurus lainnya memberikan penjelasan saat datang berkunjung ke Harian Rakyat Sulsel, Selasa (18/9).

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR-Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sulsel yang dinaungi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) versi Ketua Umum Tri Widjajanto J tetap melaksanakan pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Sulsel.

Ketua LPJKD Sulsel yang merupakan turunan dari LPJKN versi Tri Widjajanto J, Ir A Panguriseng, saat berkunjung ke Harian Rakyat Sulsel, Selasa (18/9), mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan pembentukan unit sertifikasi, baik untuk badan usaha maupun tenaga ahli/tenaga terampil.

“SBU milik BUJK di Sulsel masih tetap berlaku. Namun, kita akan melakukan konversi SBU, sebab SBU yang baru memiliki perbedaan dengan yang ada saat ini. Utamanya pada klasifikasi BUJK,” terangnya.

Panguriseng menjelaskan, LPJKD Sulsel akan tetap mengimbau kepada seluruh BUJK yang ada di Sulsel untuk melakukan pengurusan SBU, utamanya untuk mengikuti konversi SBU.

“Saat ini sudah ada 4.500 BUJK yang sudah tersertifikasi dari 11.000-an BUJK yang ada di Sulsel, yang terdiri konsultan dan pelaksana jasa konstruksi,” ujarnya.

Panguriseng mengakui, registrasi kepada seluruh BUJK yang ada di Sulsel yang dilakukan memang menjadi tanggung jawab LPJKD Sulsel selaku lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

“Sesuai dengan Pasal 33 UU No 18 Tahun 1999, upaya-upaya pengembangan jasa konstruksi yang diamanahkan kepada LPJK meliputi lima tugas, yaitu pertama melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, kedua menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, ketiga melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja, keempat melakukan registrasi badan usaha jasa kontruksi, dan kelima mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua II LPJKD Sulsel Ir A Kilat Karaka didampingi Wakil Ketua I LPJKD Sulsel Ir H Rahman Iskandar, dan Anggota Ir Hj Sumi Herisa Sikki MSi, mengatakan, LPJKD Sulsel turunan dari LPJKN Tri Widjajanto adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya di daerah.

“LPJKD Sulsel yang dikukuhkan Gubernur Sulsel melalui Wakil Gubernur Sulsel pada  4 April 2012 lalu sudah sah dan berdasarkan UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 04 tahun 2010 junto PP Nomor 92 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi termasuk juga sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,” tegasnya.

“Artinya LPJKD Sulsel adalah lembaga negara atau tercatat secara hukum. Apalagi, setelah gugutan LPJKN versi Ketua Umum Ir Rendy Lamadjido MBA dengan Sekretaris Jenderal Ir S Poltak H Situmorang SH dua kali ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan juga satu kali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga jika memang ada lembaga lain menerbitkan SBU boleh dikatakan ilegal,” tambahnya.

Apalagi, LPJKD Sulsel merupakan turunan dari LPJKN yang diakui pemerintah dengan landasan hukum pembentukan merujuk kepada Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang NO 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan satu lembaga yang independen dan mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, beranggotakan wakil-wakil dari Asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi pemerintah terkait.

“Kepengurusan LPJKD Sulsel memiliki keterwakilan kesemua unsur tersebut. Sudah ada dari unsur asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi pemerintah terkait,” ujarnya. (RS11-RS10/dul/D)