RABU , 19 SEPTEMBER 2018

LPMI Desak Penegak Hukum Periksa Kepala Bappeda Takalar

Reporter:

Supahrin

Editor:

Lukman

Minggu , 10 Juni 2018 11:54
LPMI Desak Penegak Hukum Periksa Kepala Bappeda Takalar

Lembaga Pemerhati Masyarakat Indonesia saat menggelar aksi.

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Bappeda Takalar Ridwan Nur diduga telah melakukan korupsi dana kantor sehingga telah menimbulkan kerugian negara. Ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Lembaga Pemerhati Masyarakat Indonesia (LPMI) Kabupaten Takalar, Aristo Safar menyampaikan bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan dan mengaudit sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan tahap awal pada bulan maret lalu dan dilanjutkan tahap dua bulan April lalu.

Hasil pemeriksaan itu, telah mencuat informasi telah kerugian negara di Bappeda sebesar Rp1,8 miliar untuk penggunaan anggaran kantor tahun 2017 lalu. Kuat dugaan, penyebab kerugian negara disebabkan karena Kepala Bappeda dan bendaharanya telah mengambil untuk dipergunakan kepentingan pribadinya.

“Kami meminta kepada penegak hukum Takalar agar bisa secepatanya memeriksa kepala Bappeda dan bendaharanya karena mereka ini berdua adalah orang yang memiliki peran penting di Bappeda Takalar. Apabila Polres atau Kejaksaan Negeri Takalar tidak menelusuri dan tidak melakukan pemeriksaan kepala Bappeda maka kami akan turung aksi di jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” tegasnya Aristo Safar. (*)


div>