SELASA , 18 DESEMBER 2018

LSM IIK Maros Nilai Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sekedar Seromonial

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Senin , 05 Februari 2018 15:30
LSM IIK Maros Nilai Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sekedar Seromonial

Ketua LSM IIK Maros, Arfah Arsyad (kiri) bersama Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya, Abustan Djunaedi (kanan). (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maros, menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Maros yang sedang berlangsung sekarang ini hanya sekedar proses seremonial dan prosedural.

“Musrenbang di Maros selama ini hanya sekedar menunaikan kewajiban kalender perencanaan pemerintah,” kata Ketua LSM IIK Maros, Arfah Arsyad, melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/2).

Ia mengatakan, kualitas Musrembang dari tahun ke tahun tidak meningkat karena hanya jadi rutinitas tahunan biasa dan nyaris tidak ada diskusi-diskusi yang mendalam melibatkan masyarakat diseluruh desa dengan bupatinya, sehingga program yang lahir juga itu-itu saja.

“Masyarakat juga hampir tidak memiliki kesempatan yang luas untuk menagih janji Bupati Maros, utamanya pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti program one distric one product karena ini merupakan janji kampanye Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita’) Jilid II, yang belum terealisasi sampai saat ini,” ungkapnya.

Forum Musrembang tingkat Kecamatan di Kabupaten Maros ini, sambungnya, idealnya dapat menjadi wadah bagi Bupati Maros atau Pemerintah Kecamatan untuk mensosialisasikan kegiatan pembangunan di tahun berjalan 2018. Karena kegiatan untuk tahun ini anggarannya sudah ditetapkan.

“Seluruh kegiatan dan perencanaan pembangunan di Maros tentu harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Musrenmbang inilah yang menjadi wadahnya untuk mendengar kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga wajib menyampaikan informasi-informasi terkait pembangunan sebagai wujud transparansi,” harap Arfah.

Wakil Ketua PC GP Ansor Maros ini, juga menambahkan, bahwa Musrembang tingkat Kecamatan tahun bertujuan mendiskusikan hasil Musrembang Desa untuk ditetapkan menjadi kesepakatan Musrembang di tingkat Kecamatan, selanjutnya di bahas lagi di Musrembang Kabupaten dan seterusnya sampai di tingkat Nasional, semuanya itu akan menjadi perencanaan kegiatan yang akan dianggarkan dan direalisasikan pada tahun depan 2019.

“Sebagai wujud nyata transparansi dalam tata kelola kegiatan dan penganggaran Pemkab Maros kepada masyarakatnya, maka sudah seharusnya Bupati Maros memerintahkan seluruh Camat Se Kabupaten Maros agar membuat papan informasi atau berupa baliho yang memuat informasi kegiatan-kegiatan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun anggaran 2018 ini, agar masyarakat luas bisa mengetahui secara langsung dan mengawasi pelaksanaannya,” pungkas Arfah. (*)


div>