JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Luthfi: Pelantikan Bupati Harus di Daerah, Kalau Tidak Akan Langgar UU

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 03 Februari 2016 14:18

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Komisi II DPR RI, Luthfi Andi Mutty menegaskan, pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 lalu, harus dilakukan di daerah.

Menurutnya, Jika pemerintah tetap memaksakan pelantikan digelar di Jakarta, akan bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015.

“Itu bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015. Dalam UU tersebut diatur bahwa bupati atau walikota dilantik oleh gubernur atas nama presiden di ibukota provinsi. Kalau tetap dilaksanakan di Jakarta, itu melanggar undang-undang,” ungkapnya, Rabu (3/2).

Ketua Kelompok Fraksi NasDem di Badan Legislasi DPR RI ini menjelaskan, pelantikan Bupati atau Wali Kota dapat digelar di Jakarta, tapi dengan syarat UU harus direvisi.

Tapi hal tersebut menurut dia tidak bisa dilakukan saat ini, karena mepetnya waktu sedangkan proses revisi UU membutuhkan waktu yang lama. “Bisa cepat dalam bentuk Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Tapi harus diingat bahwa penerbitan Perppu harus atas dasar hal ihwal kegentingan yang memaksa,”tegasnya.

Mantan Bupati Luwu Utara dua periode tersebut menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlalu menyederhanakan masalah jika mengatakan bahwa gubernur tidak akan iri kalau bupati dan Wali Kota terpilih dilantik di Istana Negara. “Ini bukan soal iri atau tidak iri. Ini lebih pada soal kian masif dan terstrukturnya resentralisasi,” tegas Ketua DPW Partai NasDem Sulselimi.

Lebih jauh, salah satu tuntutan reformasi adalah desentralisasi pemerintahan. Tuntutan ini lahir karena selama 32 tahun orde baru, daerah hanya sekedar agen dari pemerintah pusat. Semua kewenangan diatur oleh pemerintah pusat.

Setelah desentralisasi diterapkan dengan menyerahkan banyak kewenangan ke daerah, ternyata sekarang¬† urusan yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota, justru mau ditarik kembali ke pusat. Di masa orde baru yang sangat sentralististik saja tidak pernah ada pemikiran untuk melantik bupati atau walikota di Istana Negara. “Saat ini desentralisasi sudah tidak jelas arahnya,” tutupnya.


div>